BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id
Diduga Pemerintah Kabupaten Bondowoso membagi-bagikan 18 paket proyek kepada Forum Bondowoso Amanah (FBA). Hal itu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 15 paket proyek dan 3 proyek dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
Kendatinya, bukan hanya isapan jempol belaka karena FBA yang dibentuk di rumah dinas Sekda Bondowoso beberapa minggu lalu sudah terima 18 proyek. Walau masih belum sebanding dengan profil company yang sudah masuk.
Sebab, salah satu aktifis dan Ketua partai Hanura, Nawiryanto Winarno yang juga anggota di FBA menyatakan, kabar tersebut benar terjadi.
Sementara anggota FBA terdiri dari oknum wartawan, LSM, rekanan, Ansor dan Iksas yang dibentuk di rumah dinas Sekda. Kemudian terpilih nama-nama pengurus sebagai koordinator di FBA yaitu Ahmadi, James dan Zen.
Pesan Sekda kepada FBA “Nanti kalau ada pekerjaan proyek, mari kita bekerja bersama-sama. Kalau yang tidak punya CV tolong cari CV yang bisa diajak kerjasama. Tapi kalau dapat proyek tolong jangan disubkan proyek tersebut diawasi sendiri dan bagi hasil juga sendiri,” kata Nawiryanto seraya menirukan ucapan Sekda.
Tapi lambat laun, kata Nawiryanto, semakin hari para rekanan banyak yang mengumpulkan profil company. Hingga tercatat sebanyak 56 CV
“Memang banyak rekanan yang telpon saya, yang katanya akan mendapatkan paket proyek. Profil company itu dikumpulkan ke koordinator FBA,” jelas Nawiryanto melalui via telepon.
Aktifis GMNI Dedi Faizal Ali, SH mengatakan, bahwa bagi-bagi proyek kepada FBA ini diduga kuat untuk membungkam, agar situasi dan kondisi di pemerintahan terkesan kondusif.
Padahal sebenarnya saat ini masih banyak masalah hingga munculnya hak interpelasi oleh sejumlah anggota DPRD, guna menyikapi kegaduhan di lingkungan Pemkab Bondowoso sejak Syaifullah ikut kontestasi menjadi Sekda hingga dilantik oleh Bupati menjadi Sekda.
Kemudian kegaduhan lainnya datang secara bertubi-tubi, diantaranya pelantikan eselon, pencopotan eselon II, pelecehan terhadap Kades hingga memicu demo dan pembagian proyek.
Rusaknya tatanan birokrasi di Kabupaten Bondowoso, bukan karena pejabatnya saja. “Melainkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak menuai kebuntuan,” ungkapnya.
