MADIUN – IndonesiaPos
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik (FKB) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 di Pendapa Ronggo Djumeno Caruban, Kabupaten Madiun, Jum’at (7/3/2025).
Kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun ini bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal dan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
“Dengan Forum Konsultasi Publik ini kita ingin menyerap aspirasi seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun untuk bisa menyelaraskan visi misi kami dan visi misinya Pak Presiden, sehingga kedepan itu program rencana kerja kita bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun,”ungkap Bupati Madiun, Hari Wuryanto.
Menurutnya, penyusunan rencana awal RPJMD Kabupaten Madiun ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Mulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan dalam menyusun visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang beriringan dengan penyusunan KLHS yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk menjamin pembangunan ini bisa berkelanjutan.
“Mudah-mudahan dalam forum ini tercapai pemahaman yang sama terhadap visi dan misi Pemkab Madiun lima tahun ke depan dengan harapan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan konsisten,”ucapnya.
Dalam Forum Konsultasi Publik itu, Bupati Madiun juga memaparkan Visi Bupati dan Wakil Madiun Madiun, yakni Bersih, Sehat dan Sejahtera (Bersahaja). Bersih artinya menegakkan good govermence. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Kemudian, Sehat artinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat.
Selanjutnya, Sejahtera artinya membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran, bebas dari kemiskinan, tidak menderita kelaparan, serta terjamin Pendidikan dan perekonomiannya.
Sedangkan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun, di antaranya;
Pertama, menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi.
Kedua, memaksimalkan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.
Ketiga, menumbuhkan perekonomian yang pro investasi, maju, sinergi dan berkelanjutan serta memiliki keunggulan kompetitif, mandiri dan berdaya saing.
Keempat, membangun sarana dan prasarana kewilayahan lebih memadai yang merata dan berkeadilan.
Kelima, meningkatnya pembangunan manusia yang ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi daya beli masyarakat yang lebih baik.
Keenam, meningkatkan harmonisasi sosial masyarakat yang lebih adil dan makmur.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh menyampaikan, bahwa tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2026 adalah peningkatan produktifitas untuk swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Ada sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2026, yaitu pengembangan kawasan perdesaan untuk kemandirian ekonomi, pengembangan sosial budaya masyarakat sebagai daya tarik pariwisata, penguatan society 5.0 dalam partisipasi pembangunan daerah.
Kemudian, standarisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan penerapan inklusifitas pada pelayanan pendidikan dan pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana perhubungan penunjang kemudahan akses jaringan kegiatan ekonomi, investasi dan antar desa, melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan green economy atau ekonomi hijau, pengembangan inovasi tepat guna dalam peningkatan daya saing produk unggulan dan penguatan reformasi birokrasi.
“Jadi tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 sesuai dengan RPD 2024-2026,” pungkasnya. (yan)
