SUMENEP, IndonesiaPos – Pengamat Pendidikan menyayangkan tindakan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) yang meminta dana kepada beberapa kalangan untuk kegiatan rapat kordinasi yang akan terselenggara di kota Solo, Jawa tengah.
Dalam surat itu, DPKS mengajukan permohonan dana untuk menghadiri acara rapat kordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu hingga Minggu, 24 sampai 25 September 2022. Surat itu meminta bantuan dana untuk akomodasi 11 anggota DPKS dalam menghadiri rakor tersebut, dibuktikan dengan surat nomor 050/S-DPKS/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, mencuat di sejumlah group WatsApp.
Padahal, DPKS sudah dapat kucuran dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di Sumenep, Tapi, sayangnya urusan rakor malah meminta proposal.
Pemerhati Pendidikan di Kabupaten Sumenep Ibnui Hajar, mengaku kecewa ulah DPKS yang membuat proposal urusan rakor. Sebab, rakor itu merupakan kegiatan kedinasan, yang seharusnya dibiayai oleh negara. “Kami sangat kecewa dengan munculnya proposal dana DPKS ini,” katanya.
“Kok bisa-bisanya minta dana, termasuk ke orang parpol. Ini gejala apa ya?,”ungkapnya dengan nada bertanya.
Seharusnya, sambung dia, lembaga negara ini bisa menggunakan uang negara. “Tidak tahu, jika memang Dinas Pendidikan (Disdik) sudah bangkrut. Kasihan bupati jika begini,”ujarnya.
Budayawan Sumenep ini menambahan, apabila permohonan itu benar, maka budaya meminta-minta ini sangat tidak etis. “Jadi ini masuk tragedi kebudayaan,”ungkapnya.
Sementara itu. Ketua DPKS Sumenep Mulyadi belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Meskipun sudah dihubungi telpon dan pesan WatsApp tidak ada respon.(id/hen)
