JEMBER — IndonesiaPos
Tak heran jika sejumlah rekanan Jember harus meradang. Pasalnya sedikit diantara mereka yang dapat paket pekerjaan. Jika mendapat paketpun harus melalui “jalur” khusus.
Penelusuran media mendapatkan data bahwa hampir sebagian besar paket pekerjaan terutama penunjukan langsung dilakukan oleh Perusahaan baru atau beberapa perusahaan lama yang terindikasi terhubung dengan lingkaran kekuasaan. Jumlahnya fantastis, untuk setiap perusahaan mengerjakan hingga 5 paket penunjukan langsung.
Sebut saja CV. MC, perusahaan beralamatkan di desa Petung kecamatan Bangsal misalnya, perusahaan ini mengerjakan 5 paket penunjukan langsung di DPU Bina Marga dan sumber daya air serta di DPU Cipta Karya, dengan jumlah nilai pagu global kurang lebih Rp 1,4 milyar.
- M K, yang beralamatkan di kecamatan Ajung, mengerjakan 5 paket penunjukan langsung di DPU Cipta Karya dan DPU BMSDA dengan nilai global pagu kurang lebih Rp.1,1 milyar.
CV.D beralamatkan di desa Rambipuji mendapatkan jumlah paket 5 dengan pagu global Rp 1,2 milyar di sejumlah OPD seperti DPU Bina Marga dan SDA, serta DPU Cipta karya.
CV.CMS beralamatkan di desa pakis kecamatan Panti mendapatkan 4 paket penunjukan diantaranya di DPU BMSDA, DPU Bina Marga dengan Nilai pagu global kurang lebih Rp. 930 juta.
CV.Mlc beralamatkan di kelurahan Tegal besar kecamatan Kaliwates mengerjakan 4 proyek dendam dilain global pagu sebesar kurang lebih Rp 1,25 milyar. Belum lagi beberapa perusahaan lainnya yang ditaksir nilainya hingga ratusan paket pekerjaan.
Menyikapi kondisi ini, Agus Tono, penasihat Forum masyarakat Jasa konstruksi (Formasi) Jember kembali mengingatkan perlu adanya kebijakan bupati dalam mengatur tata kelola paket pekerjaan pembangunan di Jember.
Menurutnya hal seperti ini selalu berulang ulang terjadi dan menjadikan ruang politik yang kemudian merambah ke ruang- ruang profesi.
“Bukankah sudah jelas bahwa proyek penunjukanpun andaikata benar perusahaan-perusahaan baru yang mengerjakan, harus dipertimbangkan betul mengingat pengalaman mereka di dunia konstruksi masih belum berpengalaman,”ungkapnya.
Jika ternyata mereka mendapatkan lebih dari satu paket maka patut dipertanyakan kualitas bangunannya mengingat mereka belum punya pengalaman.
” Seharusnya bertahap.apalagi sejumlah perusahaan yang sudah punya pengalaman ternyata sama sekali tidak dapat pekerjaan.harus dipikirkan juga ,”tambahnya.
“Saya melihatnya pihak opd sudah tidak mampu menegakkan aturan main karena terkooptasi dengan oknum-oknum kekuasaan. Dengan realita seperti sekarang ini, masyarakat terutama dilingkungan jasa konstruksi bisa berharap apa terhadap kondisi seperti ini,”pungkasnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, banyak bermunculan sejumlah perusahaan baru yang mendominasi disetiap pelaksanaan kegiatan fisik. Hal inilah yang kini menjadi perhatian sejumlah rekanan Jember.
Disinyalir ada keterkaitan antara munculnya perusahaan baru yang “mendominasi” pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik itu dengan rumor adanya oknum salah seorang tim sukses bupati yang diindikasikan mengatur semua kegiatan disejumlah OPD. (Kik)
