BLITAR, IndonesiaPos – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melalui aplikasi zoom meeting di ruang transit DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (16/11/2022).
Sejumlah pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Blitar juga tampak hadir mengikuti Rakor tentang antisipasi hasil survei Litbang Kompas dengan memperkuat program kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rakor juga menindaklanjuti hasil survei yang memperlihatkan adanya kekhawatiran menghilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024.
BACA JUGA :
Owner Arisan Online Bojonegoro, Dilaporkan Polrestabes Surabaya
Komisi I DPRD Blitar Hearing Dengan Warga Sidorejo Bersama Pemkab dan BPN…
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito mengatakan, rapat secara virtual dengan Kemendagri ini terkait dengan hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan bahwa terdapat potensi hilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024.
“Dalam rapat tadi, daerah juga diminta untuk menganggarkan program kegiatan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, wawasan kebangsaan, menghargai perbedaan dan melakukan antisipasi pencegahan-pencegahan, salah satunya dengan mengedukasi kepada warga pemilih untuk menghindari seperti ujaran kebencian dan intoleran,” jelasnya.
Lebih lanjut Suwito menyampaikan, pemerintah dalam hal ini agar segera melakukan kegiatan, mengkomunikasikan dan mengajak seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi kondisi agar terhindar dari yang namanya politik identitas, politisasi identitas dan dampaknya ke sikap intoleran.
“Sikap intoleran bukan karakter Bangsa Indonesia, kita dilahirkan dengan kearifan bangsa ini menyikapi kemajemukan dengan rasa hormat untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan,”katanya.
Soal program, pihaknya menyebut bahwa Kesbangpol mempunyai andil besar yang diharapkan agar mengusulkan berbagai program dan kegiatan yang orientasinya untuk mengedukasi kepada masyarakat.
BACA JUGA :
Ketua DPC PDI Perjuangan Blitar Kumpulkan PAC dan Ranting Bahas Persiapan Pelatihan…
Miris, Lapangan Kerapan Sapi Di Sampang Memprihatinkan, Lantaran Ditumbuhi Rumput Liar
“Kegiatan itu bisa melalui edukasi kepada warga pemilih, bagaimana bermedsos dengan bijak supaya terhindar dari hoak, menciptakan suasana yang kondusif,” terangnya.
Menurutnya, Kesbangpol sebagai leading sektor yang tepat. Sebab, disana ada pembinaan partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masih banyak stakeholder-stakeholder untuk diajak bersinergi menghindari bahaya intoleran.
Ditambahknya, pihaknya saat ini juga tengah membahas RAPBD 2023, dan untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan Kemendagri ini pihaknya meminta kepada TAPD untuk menggali beberapa usulan dari Kesbang yang terkait dengan program kegiatan dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan tersebut.
“Supaya program kegiatan itu berjalan maksimal, saya berharap dapat dukungan dari segi anggaran dan segera mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk mempunyai cara pandang yang sama terkait persoalan ini,”pungkasnya.(Lina)
