PAMEKASAN, IndonesiaPos
Sekertaris daerah Totok Hartono menggelar Lanjutan Audiensi dengan Pusat Kajian dan Pengaduan Publik (PKPP) di ruang sidang Bupati Pamekasan Jawa Timur yang membahas dugaan penyelewengan Program sembako di Kecamatan Palengaan.
Mereka mendesak terhadap Sekretaris Daerah sekaligus ketua Tim Koordinasi (Tikor) Palengaan Pamekasan untuk secepatnya menyelesaikan tanggung jawabnya persoalan mengenai Kelompok Penerima Manfaat (KPM)
Bara Fawaid Ketua Pusat Kajian dan Pengaduan Publik (PKPP) , mengatakan, banyaknya persoalan yang mencurigakan dalam pencairan program tersebut yang tidak prosedural dalam Panduan Umum Program Sembako Perubahan tahun 2020.
“Pertama kami menduga adanya pemaketan dalam pencairan Program sembako. Dalam artian KPM mempunyai kebebasan untuk memilih barang apa saja yang mau di beli sesuai dengan pedoman umum dan mempunyai kebebasan untuk memilih bahan belanjanya di E-waroeng yang sudah terpilih,”ujarnya.
Selain itu, Agen E-warung dalam setiap pencairan pihaknya tidak menyerahkan Stroek atau daftar harga yang telah di belanjakan oleh KPM, sehingga KPM tidak tahu sejumlah harga yang di belinya di E-warong.
“Jatah yang masuk pada rekening KPM sebesar Rp. 200.000. Setelah kami hitung bahan pangan yang di dapat oleh KPM kami menghitungnya tidak sesuai dengan jatah yang diberikan oleh pemerintah. Atas dasar temuan kami tindakan yang dilakukan oleh oknum yang mengelabui KPM merupakan Pungli berjamaah.”
“Agen E-warung yang berada di Kecamatan Palengaan tidak ngasih daftar harga yang telah di belanjakan oleh KPM, sehingga KPM tidak tahu total belanjanya telah sampai batas maksimum atau tidak”tukasnya.
Selanjutnya, Bara juga menyampaikan terjadinya dugaan Monopoli Komuditas pangan sembako oleh supplier yang di Intervensi oleh pihak yang berwenang di tingkat Kecamatan.
“Adanya Monopoli komuditas pangan supplier merupakan sumbernya kejahatan untuk mengambil keuntungan kepada KPM “katanya.
Ketua TKSK Kecamatan Palengaan Dzakkir menyampaikan pihaknya sudah bekerja secara maksimal untuk persoalan BPNT.
“Kejadian yang seperti ini kami terus tekanan kepada agen e-warung untuk memaksimalkan nominal yang ada di ATM KPM,”terangnya.
Audiensi tersebut ditemui oleh Tikor Kabupaten Pamekasan Totok Hartono yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Plt. Moh. Tarsun menyampaikan, adanya dugaan seperti yang disampaikan kami akan kroscek langsung ke lapangan.
“Apabila Tim dari pendamping KPM masih ada permainan money investasi kami segera ambil langkah untuk menindak tegas.” tutur Kadinsos.
Dalam audensi tersebut dihadiri dan menyaksikan antaranya,
Kepala Dinsos, TKSK Kecamatan Palengaan, perwakilan BNI cabang Pamekasan, TNI dan Polri. (an )
