BONDOWOSO, IndonesiaPos – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso mengancam melakukan demo ulang kembali turun kejalan. Menuntut Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), DPRD dan aparat penegak hukum (APH) segera ungkap persoalan pupuk besubsidi di Bondowoso.
Tuntutan itu bukan tak beralasan. Sebab, tuntutan PMII saat menggelar aksi di depan gedung DPRD dan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso belum terpenuhi.
Saat PC PMIl Bondowoso pada 5 September 2022 lalu menggelar aksi hanya menghasilkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Namun, hingga saat ini Pansus yang akan mengungkap carut marut pupuk bersubsidi progresnya tidak jelas.
Ketua PC PMII Bondowoso, Firmab Zah mengatakan, setelah 11 hari pasca aksi, (KP3) maupun APH di Bondowoso tidak ada aksi untuk mengungkap terhadap mafia pupuk bersubsidi, oknum kios dan distributor pupuk bersubsidi yang nakal
BACA JUGA :
- Ditanya Soal Carut Marut Pupuk Di Bondowoso, Kadis Pertanian No Comen
- Petani Kesulitan Dapat Pupuk Bersubsidi, Diduga Ditimbun Agen Penjual
“Kami melihat, KP3 Bondowoso tidak greget untuk mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin pada oknum kios dan distributor yang nakal kepada produsen PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Bahkan kami melihat KP3 Bondowoso, terkesan melindungi Distributor dan kios yang nakal,”ujar Firman.
Menurut Firman, dalam aksi tersebut, PC PMII Bondowoso, memberi tengat waktu paling lama 7×24 jam, untuk segera mengungkap kasus pupuk bersubsidi, dan menindak tegas para mafia-mafia pupuk itu.
“Kami menilai progres kinerja KP3 Bondowoso, sama sekali tidak membela kepentingan rakyat dan petani. bahkan tidak ada solusi untuk menangani kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi, dan terkesan lebih membela kepentingan distributor dan kios,”tegasnya.
Selain itu, PMII juga menilai Pansus DPRD Bondowoso masih belum ada langkah untuk memanggil terhadap distributor, kios dan/atau komponen lain yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
“PC PMIl bersama petani se-Kabupaten Bondowoso hanya dibuat menunggu, tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam penyelesaian permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso,”ungkapnya.
Firman mengingatkan, jika persoalan pupuk bersubsidi ini masih mengambang dan tidak cepat ditindak oleh pemerintah dan APH, dalam waktu PC PMII Bondowoso bersama petani akan melakukan aksi besar besaran turun jalan kembali.
“Jika APH Bondowoso tidak mampu mengungkap kejahatan mafia pupuk, oknum kios dan dan distributor yang nakal, maka PC PMII akan melaporkan kepada pihak yang berwajib di tingkat Provinsi dan akan berkolaborasi dengan jejaring PKC PMII Jawa Timur untuk menyelesaikan sengkarut distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso,”imbuhnya.
