JAKARTA, IndonesiaPos
Rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendapat respons dini dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana pengadaan alutsista itu diminta tidak hanya bertumpu pada penyerapan anggaran.
“Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekadar proyek, sudah setop yang seperti itu,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Respons pertama Jokowi itu juga diakuinya terkait pentingnya Indonesia juga memiliki alat pertahanan mumpuni. Sebab, kata dia, pemerintah harus memperkuat pertahanan dengan alutsista yang modern dan berstandar pada kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri.
“Menteri Pertahanan agar menyusun roadmap yang jelas terkait pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir,” ucap dia.
Selain itu, pengembangan industri alat pertahanan juga perlu melibatkan baik BUMN maupun swasta. Dia meyakini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri. Para ahli teknologi juga diminta turut dilibatkan dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerjasama dengan negara lain.
“Kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan kita betul-betul diperkuat. Tapi orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alusista yang dikerjasamakan,” kata dia.
Kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata ini diharapkan pula dapat memperhitungkan perubahan teknologi persenjataan yang sangat cepat.
“Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah using, sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Menteri Pertahanan, Prabowo yang turut hadir dalam rapat terbatas itu juga memastikan anggaran yang akan digunakan di kementeriannya untuk belanja alutsista, tak akan bocor dan tidak menyimpang.
“Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak. Jadi itu terus menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up-mark up yang tidak masuk akal sedang kita berusaha,” kata Prabowo.
Respons Jokowi sebagai presiden juga sangat diperhatikan Prabowo mengenai jangan asal berorientasi pada proyek pengadaan alutsista.
“Ya, kami akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan,” ucap Prabowo.
Prabowo menyebut akan melihat kembali proyek-proyek pengadaan alutsista sesuai dengan kebutuhan. Ia juga akan memastikan proyek pengadaan alutsista yang dilakukan harus tepat teknologi. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pengadaan alutsista di Kemenhan nanti. “Mau tau aja. Kalau pertahanan jangan terbuka semua,”tegas Prabowo.
