JAKARTA, IndonesiaPos – Presiden Joko Widodo menyatakan bakal membubarkan 18 Lembaga Negara. Namun, Presiden tidak memperinci lembaga negara yang dimaksud. Jokowi hanya menyatakan pembubaran akan dilakukan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat ini ada 18,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin (13/7/2020).
Aasan pembubaran lembaga ini, kata Jokowi, salah satunya untuk menekan anggaran. Anggaran bisa dikembalikan ke kementerian maupun ke bagian direktorat. Karena menurutnya, semakin ramping organisasi maka cost-nya akan semakin bisa ditekan.
“Kita kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,”katanya.
Mantan Gubernur DKI ini menekankan ingin agar lembaga negara yang ada dapat dibuat seefisien mungkin. Dengan demikian, pemerintahan bisa bergerak lebih cepat untuk melaksanakan pembangunan.
“Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu,”ucapnya.
Dia mengemukakan, ketika bisa menekan biaya pada lembaga, maka anggaran itu dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat.”Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, enggak. Kita yakini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengancam akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle para menteri. Ia juga tak segan untuk membubarkan lembaga negara.
Rencana ini juga sempat disinggung Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyebut ada banyak lembaga negara yang potensial untuk dibubarkan oleh pemerintah.
Sementara itu, ketua umum Satu Hati, Masyanto mendukung upaya presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga negara tersebut. Karena menurut dia, selama ini banyak lembaga yang tidak efisien dalam melaksanakan program presiden.
“Kami sangat mendukung presiden membubarkan lembaga negara yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, lbih cepat lebih bagus,”kata Masyanto. Selasa, (14/7/2020).
Relawan Pendukung Jokowi ini mengemukakan, selama ini banyak lembaga dan kementerian yang bekerja sendiri-sendiri, tidak sejalan dengan kebijakan presiden, sehingga karap menimbulkan masalah ditengah masyarakat.
“Jika 18 lembaga negera dibubarkan, sudah berapa triliun anggaran yang dihemat, mendingan anggaran itu untuk rakyat,”imbuhnya.
