JAKARTA, IndonesiaPos.co.id
Menjelang pelantikan Joko Widodo Dan KH Makruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, dilanjutkan dengan pengumuman Menteri-Menteri, membuat ICW kecewa. Pasalnya, Jokowi tak melibatkan KPK saat menjaring calon pembantunya di pemerintahan.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.
“Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela,” kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10/2019).
Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.
“Tapi saya yakin bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri,”katanya.
Seperti dilansir dari laman kompas.com, tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta KPK tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet periodenya kedua Jokowi bersama Ma’ruf Amin. Pasalnya, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.
“Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu,” kata Ngabalin, Senin (14/11/2019) malam.
“Itu kan urusan independen, hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri,” sambungnya.
Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Jokowi kini tidak lagi melibatkan KPK layaknya saat akan menjabat pertama kali pada 2014 lalu.
Namun, Ngabalin meminta perbedaan metode Presiden dalam menjaring menteri ini tidak dipersoalkan.
“Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah,” kata politisi Golkar ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
