JAKARTA — IndonesiaPos
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan tidak menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional.
Menurut kepala negara, hanya tiga provinsi yang mengalami bencana, namun pemerintah masih sanggup menangani dampak bencana.
“Kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, kita mampu menghadapi, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,”kata Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tidak pernah menganggap bencana di Sumatra tidak serius. Pemerintah, kata Presiden Prabowo, justru bekerja keras dalam penanganan bencana.
Para menteri Kabinet Merah Putih turun ke lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan warga terdampak. Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga hingga saat ini turut dalam penanganan bencana.
“Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius, nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan. Dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain,”ujarnya.
“Juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,”katanya menegaskan.
Pemerintah juga terbuka jika ada pihak-pihak lain yang ingin memberikan bantuan misal dari diaspora Indonesia di luar negeri. Tetapi Presiden Prabowo ingin pemberian bantuan harus mengikuti mekanisme dari pemerintah pusat.
“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masak menolak bantuan, asal bantuannya itu jelas ya. Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo,”ujarnya.
Mekanisme tersebut misal membuat surat ke pemerintah pusat dan tujuan bantuan. Pemerintah tentu akan mengatur mekanisme penyaluran bantuan.
“Kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti kita serahkan nanti mekanisme kita serahkan apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh. Ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kita tidak menolak bantuan hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan dan harus ikhlas,”ujarnya menerangkan.
Presiden Prabowo tidak ingin pihak-pihak yang ingin menyalurkan bantuan justru menagih ke pemerintah. Pemerintah hanya menginginkan bekerja untuk meringankan beban rakyat.
“Harus ikhlas karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita, di manapun itu tujuan kita,”katanya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menginginkan agar pemulihan pasca bencana dilakukan secepatnya. Jika ada hambatan, kata Prasetyo, dapat dicarikan jalan keluar.
“Beliau melaksanakan rapat koordinasi dengan menteri terkait mendapatkan laporan dari gubernur, bupati. Intinya beliau ingin proses pemulihan dilakukan sececpatnya, jika ada masalah cari jalan keluar,”ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan.
Akibat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Utara Yang Meninggal Dunia Terbanyak
