BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id
Prilaku “ugal-ugalan” pejabat di birokrasi nampaknya harus dipikul dan menjadi beban politik Bupati Salwa Arifin. Bahkan, akibat dari semua prilaku itu, sejumlah fraksi di DPRD sepakat untuk mengajukan hak interpelasi. Tentu saja, hak interpelasi ini tidak lahir dari sebuah kebencian melainkan ingin memberikan pelajaran berharga bagi Bupati.
Ketua DPD LSM Jaka Jatim, Jamharir mengemukakan bahwa apabila hak interpelasi benar benar terjadi, maka hal tersebut menjadi sejarah baru dalam konstelasi politik lokal Bondowoso.
“Selama ini hak interpelasi tidak pernah terjadi di Bondowoso. Interpelasi ini bisa dikaitkan dengan berbagai hal, yang pertama bisa terjadi karena partai yang mengusung Bupati bukanlah partai pemenang di Pilleg. PPP yang menjadi partai pengusung tidak bisa memberi warna di DPRD Bondowoso,” terangnya.
Akibat dari tak solidnya PPP dan PDIP yang sama-sama mengusung Bupati dan wakil Bupati, maka terjadilah peristiwa pecah kongsi.
“Dan Bupati telat membuka komunikasi politik baru sebagai bentuk antisipasi pecah kongsi dengan PDIP, misal dengan PKB dan Golkar, dua partai besar di Bondowoso. PPP dan Bupati, seharusnya merapat ke NU, sebagai representasi organisasi islam terbesar di Bondowoso, paling tidak, melalui NU, komunikasi politik ke PKB dan partai-partai lain akan terkoneksi dengan soft dan aman,” jelasnya.
Jamharir menambahkan, beberapa kepala OPD, bahkan Sekda, tidak mempertontonkan politik etis, dengan membuka ruang konfrontasi dengan kelompok lain. Prilaku yang kurang etis tersebut, justru menjadi beban politik pada Bupati.
“Kasus pernyataan Plt kepala BKD yang direaksi demonstrasi oleh kepala desa menjadi bukti bahwa prilaku kurang hati-hati pembantu bupati justru menjadi beban bupati,”katanya.
Di manapun, kekuasaan yang tak solid, akan berusaha membuka ruang aman, berusaha mencari zona aman, dan konpensasi power sharing adalah jalan efektif mendamaikan kepentingan antara pemerintah yang sedang berkuasa dan partai atau kelompok kepentingan yang tidak berkuasa.
“Saya kira, heboh interpelasi akan selesai jika, Bupati dan PPP segera membangun komunikasi politik serius dengan PKB dan Golkar, kemudian Bupati juga melibatkan NU dalam hal menjaminkan komunikasi politiknya, terutama dengan PKB,” terangnya.
Sekda dan beberapa kepala OPD yang terlalu nampak ugal-ugalan segera memperbaiki kinerjanya, terutama dalam hal melakulan komunikasi politik.
“Dalam hal interpelasi ini, saya juga yakin bahwa tidak akan terus berlanjut hingga penggunaan hak angket. Kenapa? karena sejatinya, PKB dan PPP memiliki basis massa yang sama, dan dalam berbagai hal, terutama dalam konteks ideologi dan kepentingan aqidah, akan ketemu. PKB dan PPP sama2 lahir dari rahim NU dan sama2 partai yang dibesarkan oleh para santri,” ungkap Jamharir. (Lis)
