BLITAR, IndonesiaPos
Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) di kabupaten Blitar tahun 2023 sudah diselesaikan 100 persen. Karena program Kotaku ditahun lalu direalisasikan pemerintah pusat, namun sejak tahun 2023 direalisasikan oleh pemerintah kabupaten Blitar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Blitar, melalui Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman, Arief Djaelani mengatakan, pengerjaan di Dinas Perkim kabupaten Blitar tahun 2023 sudah selesai 100% termasuk dalam program pengentasan pemukiman kumuh(Kotaku) termasuk perbaikan rumah layak huni.
“Kalau program pengentasan kawasan kumuh aslinya program APBN. Tetapi, karena di tahun 2023 sudah tidak ada maka untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan APBD,”kata Arief Djaelani pada wartawan, Senin (7/1/2024).
Lebih lanjut Arief mengemukakan, pada bulan Januari ini pihaknya sudah mulai berkonsultan perencanaan. Dan direncanakan pada triwulan pertama tahun ini sudah mulai proses pengadaan konstruksi.
“Berbeda dengan tahun lalu yang kita molor sampai sekitar bulan Juni atau Juli. Untuk program di wilayah Kotaku ada sekitar 80 nan titik yang tersebar di 8 kecamatan diantaranya, Kanigoro, Kademangan, Nglegok, Srengat, Wlingi, Garum. Sehingga di tahun ini tidak ada kenaikan, bahkan ada penurunan, mungkin karena tahun pemilu sehingga anggaran infrastruktur sedikit berkurang,”jelasnya .
Arief Djaelani berharap nanti kalau kotaku itu kota tanpa kumuh. Maka nanti ketika sudah tidak kumuh bisa memprioritaskan di daerah lain.
“Jadi di kabupaten Blitar ada 22 kecamatan yang nantinya 14 kecamatan lain kita rangkul juga untuk mencapai permukiman yang tidak kumuh,”tuturnya.
Arief pun mencontohkan, seperti lingkungan kumuh itu ada Permennya , indikatornya dari mulai drinase, jalan , air bersih, sanitasi, persampahan, kebakaran dan tata bangunan.
“Contohnya seperti drinase kalau ada air tergenang setelah hujan lebih dari 2 jam itu bisa dikatakan kumuh, jalannya rusak atau sarana prasarana tidak drinasenya atau tidak terserap. Tetapi karena begitu luasnya wilayah kabupaten Blitar kita memprioritaskan wilayah yang perkotaan atau urban,”tegasnya.
Arief menambahkan, Program kotaku sudah dari tahun 2015 itu APBN pada tahun 2023 pihaknya memakai APBD, karena APBN nya sendiri sudah berubah semacam program DAK integrasi.
“Kita berharap pembangunan bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kita mohon bantuannya juga bagi masyarakat jika ada pekerjaan yang katakanlah kurang pas bisa disampaikan pihak dinas melalui kepala desa masing-masing,”imbuhnya. (Ema)
Wisata Kawah Ijen Kembali Dibuka Pengunjung Wajib Patuhi 5 Syarat