<

Proyek Sumber Mata Air PDAM Jember Senilai Rp3,9 M Digarap PT “Siluman”?

JEMBER, IndonesiaPos

Belum adanya klarifikasi detail terkait siapa penggarap pembangunan sumber mata Air Milik PDAM Di Desa Serut kecamatan Panti sebesar kurang lebih Rp.3,9 M menjadi teka-teki bagi masyarakat.

Direktur PDAM, Adi Setiawan yang sebelumnya mengklarifikasi bahwa proyek dengan menggunakan anggaran APBD tersebut di umumkan melalui website.  http://tirtapandalungan.com, ternyata tidak ada pengumuman lelang dalam website tersebut. “Silahkan buka website http://tirtapandalungan.com,”pintanya.

Meski sudah Berkali-kali membuka website tersebut, namun tidak ditemukan adanya pengumuman lelang pembangunan sumber mata air di desa Serut kecamatan Bangsalsari tersebut. Termasuk siapa PT yang mengerjakan tidak jelas.

BACA JUGA :

Diduga Mark-up Proyek PDAM Direktur Malah Curhat

Menyikapi persoalan ini, wakil ketua DPRD Jember, Ahmad Halim saat dikonfirmasi via telpon mengaku sedikit kecewa dengan kebijakan pembangunan sumber mata air yang tidak jelas penggarapannya.

“Seharusnya PDAM harus transparan dalam proses pembangunan sumber mata air tersebut. Minimal dicantumkan di website milik PDAM,” tuturnya.

Sebab sebelumnya menurut Halim, sudah ramai rumor yang menyangkut pautkan Adi Setiawan selaku pemilik  PT maupun Cv yang bergerak dibidang proyek konstruksi.

“Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Direktur PDAM untuk lebih transparansi dalam setiap kegiatan proyek yang ada di PDAM,” tambahnya.

Apalagi menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAM sangat minim hanya sekitar Rp.600 Juta untuk tahun 2020.

“Jadi berbanding terbalik antara PAD nya dengan proyek yang dikerjakan. Seharusnya dengan besarnya pembangunan sarana prasarana penunjang PDAM bisa mengangkat PAD bagi daerah,”ungkapnya.

Seperti berita sebelumnya, PDAM Jember membangun sumber mata air di Desa Serut kecamatan Panti dengan anggaran sekitar Rp.3,9 milyar dengan bentuk bangunan hanya berupa kolam penampungan air, tembok pembatas , instalasi listrik yang diduga tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan dengan menggunakan anggaran APBD tersebut. (uki)

BERITA TERKINI