JEMBER, IndonesiaPos – Belum adanya kejelasan Pencairan pengadaan wastafel hingga 2 tahun sejak 2020 lalu membuat sejumlah rekanan korban wastafel mengeluh.
Mereka beranggapan bahwa belum adanya kejelasan pembayaran wastafel dari pemkab Jember hanya untuk mengulur-ulur waktu saja.
IM, salah seorang rekanan korban wastafel kepada media mengungkapkan, proyek pekerjaan wastafel sendiri sebenarnya sudah selesai akhir tahun 2020 lalu. ” Kami sudah menyerahkan surat serah terima kepada dinas pada waktu itu dan sudah ditandatangani,”terangnya.
Seharusnya lanjut IM, sudah menjadi kewajiban dinas terkait untuk membayar proyek tersebut. ” Kami juga sudah menerima SPJ dari dinas untuk Pencairan pada waktu itu,tapi anehnya tidak juga dicairkan”tambahnya.
Bahkan proyek pekerjaan yang sudah selesai itu ungkap IM sudah di audit BPK. Hasilnya sudah diserahkan ke dinas.
Tapi kenyataannya, pihak dinas bersikukuh tidak mau membayar karena masih terkendala persoalan teknis pembayaran.
“Alasan itupun masih terus diambil dinas agar tidak segera membayar proyek wastafel. Sampai terakhir kita bertemu bupati Hendy beberapa waktu lalu”jelasnya.
Jawaban Bupati lanjut IM pada saat pertemuan dengan perwakilan sejumlah rekanan waktu itu menyatakan akan segera memprotes Pencairan wastafel tersebut sekitar akhir tahun 2021, namun ternyata luput dan meminta rekanan untuk mengajukan upaya gugatan secara perdata ke pengadilan sebagai dasar Pencairan, dengan syarat dilakukan audit ulang oleh tim bentukan H Hendy .
“Secara riil, wastafelnya ada, dan saat di audit tim Bupati menyatakan ada pemotongan sekitar 10 persen karena dirasa ada penyusutan. Dan itu kami terima,”ungkapnya.
Namun ternyata audit itu tidak ada dampaknya bagi rekanan, toh ternyata bupati tidak juga segera menyelesaikan tanggungan pembayarannya. ” Sudah di potong 10 persen ternyata gak jelas hasilnya. Kapan-kapan lagi pasti ada audit dan intinya ada pemotongan lagi. Mendingan sekalian dipotong 100 persen saja kalau memang itu hanya untuk dalih agar supaya pemda Jember tidak mau membayar rekanan wastafel,”katanya dengan nada jengkel.
“Atau kalau memang gak ada uangnya untuk dibayarkan dalam waktu dekat ini, ngomong dong,kapan pastinya jangan hanya njegideg saja”tambahnya.
Keluhan lain juga disampaikan Imam Hambali beberapa waktu lalu. Saat dirinya melakukan koordinasi dengan ketua Fraksi PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo mengungkapkan keluhannya. Akibat tidak terbayarnya wastafel hingga 2 tahun tersebut dampaknya sangat besar terhadap kehidupan pribadinya.
” Bayangkan saja, BPKB mobil saya habis saya gadaikan, utang menumpuk di toko dan pekerja lapangan”ungkapnya.
Itu belum termasuk bunga pinjaman di banK yang terus berjalan. Karena dalam proses pekerjaan wastafel pada waktu itu pihak Bank BUMN tidak mau memberi kredit kepada rekanan proyek wastafel,(kik)
