JEMBER, IndonesiaPos – Sesuai Agenda awal, Ratusan peserta aksi korban pembayaran wastafel mendatangi pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa (22/2/2022) siang. Mereka menuntut sikap jelas dari Bupati Hendy terkait kepastian pembayaran pengadaan wastafel yang belum terbayar selama 2 tahun ini.
Meski tidak sesuai dengan kalkulasi jumlah masa yang rencananya akan turun sekitar 1000 orang, namun karena terkendala peraturan masalah prokes covid 19 dengan aturan melarang massa berkerumun banyak, akhirnya setelah ada kesepakatan dengan pihak polres Jember, koordinator aksi menurunkan massa menjadi sekitar kurang lebih 400 orang.
Aksi yang mengatasi namakan peserta Aksi 222 tersebut melakukan orasi dengan membawa seperangkat alat wastafel sebagai simbol bahwa meraka telah memenuhi kewajiban mereka untuk menyelesaikan proyek wastafel sesuai pesanan pemkab Jember meski akhirnya tidak terbayar hingga kini.
Jay Rahmadi, koordinator aksi kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, tujuan aksi kali ini bersifat damai. ” kami tidak akan anarkis, tujuan aksi kali adalah menuntut hak-hak kami selaku korban hutang wastafel,”ujarnya.
Jay juga menjelaskan bahwa banyak rekanan yang bangkrut karena terlilit hutang akibat tidak terbayarnya pengadaan wastafel tersebut. “Saya saja setiap bulannya harus menanggung hutang bunga bank sekitar Rp.13,5 juta perbulannya,”ungkapnya.
Belum lagi hutang kepada mandor dan tukang dilapangan yang selama 2 tahun ini belum terbayar.”kasihan anak istri mereka dirumah.toh mereka juga butuh makan dan keperluan lainnya. Kalau tidak dibayar seperti ini bagaimana nasib mereka,”tambahnya.
Aksi yang rencananya meminta bupati Hendy untuk memberi penjelasan kepada mereka ternyata tidak terwujud. Menurut sumber media menyebutkan, bupati Hendy sedang tidak ada dipendopo. Sejak dari pagi hari sudah berangkat di wilayah. Akibatnya massa kecewa dengan sikap bupati yang terkesan dari tanggung jawab tersebut.
Iswahyudi, ketua koordinator aksi dalam orasinya juga meminta kepada bupati untuk menepati janjinya segera membayarkan hutang wastafel kepada rekanan. Selama ini menurut Wahyudi , bupati Hendy tidak tegas dalam mengambil kebijakan terkait pembayaran hutang wastafel. Bupati dianggap berbelit-Belit dalam mengambil kebijakan terkait hutang wastafel tersebut.
Selain sindiran terhadap bupati, wahyudi juga mempertanyakan sikap Dewan yang dianggapnya tidak pro kepada rekanan wastafel. Sebab sempat muncul statment anggota dewan yang meminta bupati untuk tidak membayar hutang wastafel tersebut.
” Saya membaca statment salah satu anggota dewan yang meminta bupati untuk tidak membayar hutang wastafel kami karena dianggap jelek. Toh pekerjaan kami sudah diaudit dan sudah diperiksa dengan terbitnya SPJ. Kok bisanya ngomong gitu . Berarti dia tidak memahami persoalan ini,” jawabnya dengan tegas.
Setelah melakukan orasi didepan pendopo, para pendemo mendirikan tenda tepat didepan pendopo bupati yang rencananya akan digelar selama 2 minggu lebih sampai tuntutan pembayaran hutang mereka dipenuhi bupati (kik)
