JEMBER, IndonesiaPos
Untuk menutup akhir tahun 2021, Pengurus DPC PDI Perjuangan Jember melakukan beberapa kajian terhadap kinerja pemerintahan Hendy Siswanto-Gus Firjaun yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 telah berjalan hampir 1 (satu) tahun.
Dalam keterangan persnya di kantor DPC PDIP Jember, Jumat (31/12/2021) siang, Widarto mengatakan, kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut menjabarkan sepak terjang pemerintahan Hendy S.- Gus Firjaun dalam memimpin Jember setahun terakhir ini.
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPC PDIP Jember Widarto, menyampaikan beberapa hal antara lain, ada hal-hal positif yang telah dilakukan Hendy- Gus Firjaun dalam mengambil langkahnya, “Namun demikian, ada banyak catatan yang harus kita sampaikan untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya,”ujarnya.
Termasuk diantaranya masalah sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Jember di tahun 2020 dianggap memecahkan rekor karena mencapai 842.99 miliar rupiah.
“Namun ada kemungkinan rekor itu kembali terpecahkan di tahun 2021 dengan perkiraan SILPA mencapai 1 trillun rupiah,”sambungnya.
Padahal tahun 2021, meskipun disahkan terlambat Kabupaten Jember memiliki APBD. “Kami menilai proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penghambat penyerapan anggaran secara maksimal. Padahal anggaran itu sangat ditunggu rakyat Jember di tengah situasi pandemi yang membuat ekonomi Jember terkontraksi dan rusaknya insfrastruktur yang hampir menyeluruh di Kabupaten Jember,” jabarnya.
Selain itu persoalan tingkat kemiskinan di Jember naik 0,32 persen menjadi 10,41 persen dari penduduk Jember, dan pengangguran naik 0,31 persen menjadi lebih dari 70.000 orang.
Hal lainnya tambah Widarto, adalah persoalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu.
Hal ini dikarenakan Bupati (eksekutif) terlambat dalam menyerahkan Rancangan Awal RPJMD, dan mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD.
” Keterlambatan ini mengakibatkan kualitas RPJMD Kabupaten Jember ini patut dipertanyakan. Banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya,” tegasnya.
Gagalnya PAPBD Kabupaten Jember Tahun 2021 karena permohonan perpanjangan waktu pembahasan yang diajukan kepada Gubernur Jatim tidak dikabulkan.
Padahal, sejak awal PDI Perjuangan Jember termasuk melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember telah mengingatkan akan potensi keterlambatan ini. Keterlambatan ini juga berdampak pada pemakaian Perkada untuk PAPBD Tahun 2021 dengan segala keterbatasannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya SILPA Tahun 2021.
Selain itu Kepemimpinan yang kuat dan efektif. Permasalahan Tingginya SILPA dan tidak maksimalnya serapan anggaran di OPD seringkali dibebankan pada Kepala OPD. Padahal Bupati sebagai kepala daerah sering melontarkan program-program yang memang tidak akseptabel dan sulit untuk direalisasikan, baik dari sisi kemampuan anggaran maupun secara pertauran perundang-undangan, Sebagai contoh upaya untuk pemindahan kantor pemerntah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, pendirian pabrik pupuk, one way jalur Mangli-Alun-Alun, Bandara di Getem dan lain-lain. Belum lagi bermasalahnya beberapa program seperti honor pemakaman korban Covid-19 yang mencantumkan juga nama Bupati.
Pihaknya menyesalkan ditolaknya usulan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila inisiatif Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember. Padahal ini menyangkut ideologi negara yang sangat fundamen dan penting untuk pemahaman dan karakter anak didik. Padahal di beberapa kabupaten lain di Indonesia Raperda soal ini dapat dibahas dan disahkan. 6. Janji Bupati pada saat kampanye soal penyelesaian masalah pupuk bagi petani, faktanya masih menjadi masalah yang terus menerus harus dihadapi petani Jember.
“Terpenting lagi,upaya membangkitkan ekonomi Jember yang berarti juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Jember tidak cukup hanya dengan membranding Jember Kueren, tetapi harus pula diikuti dengan program dan kebijakan yang bersifat memproteksi, pemberdayaan, dan akses pasar yang menguntungkan untuk sektor-sektor penopang PDRBkita. Baik pertanian, perkebunan, UMKM, maupun ekonomi kreatif dan pariwisata, dan tanpa diskriminasi menjadi catatan khusus bagi PDIP perjuangan Jember,”ungkapnya.
Tak kalah pentingnya adalah persoalan vaksin di Jember yang tidak maksimal.Meskipun vaksinasi dosis pertama saat ini di Kabupaten Jember sudah lebih dari 60%, tetapi sebenarnya vaksinasi di Kabupaten Jember ini sangat lambat di awal.
“Kami mengapresiasi peran serta ormas, TNI, POLRI dan kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif untuk mengejar keterlambatan vaksinasi ini. Karena lambannya vaksinasi ini sejatinya bukan hanya menyangkut kekebalan komunal tetapi juga menyangkut pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pula pada ekonomi masyarakat,”imbuhnya.(kik)
