JEMBER, IndonesiaPos – Perwakilan rekanan korban wastafel yang Tergabung dalam Forum Komunikasi Korban Wastafel Jember ( FKKWJ) Senin (7/3/2022) mendatangi kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur. Mereka menyampaikan surat pemintaan audensi terkait polemik seputar persoalan hutang wastafel yang belum terbayar hampir 2 tahun.
Iswahyudi koordinator FKKWJ kepada media mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang menjadi kunci belum Terbayarnya wastafel . Termasuk pernyataan ketua DPRD Jember , Itqon Sauqi yang dimuat di salah satu media Koran harian yang menyatakan bahwa tidak Terbayarnya wastafel atas saran dari BPK RI, termasuk saran untuk tidak mengakui hasil LHP BPK sebesar 31 M untuk hutang wastafel.
” Selain permohonan untuk mencari solusi penyelesaian pembayaran hutang wastafel, kami juga menanyakan kepada BPK apakah benar bahwa lembaga pemeriksa keuangan tersebut menyarankan kepada ketua DPRD Jember dan Bupati agar tidak membayar hutang wastafel tersebut,” tanya Wahyudi sapaan akrab Iswahyudi.
Untuk persoalan penyelesaian wastafel sendiri ujar Wahyudi, dirinya juga menyampaikan solusi apa yang harus diambil agar bisa menjadi dasar pencairan hutang wastafel tersebut .
Menelisik soal kebenaran statment ketua DPRD Jember, yang menyatakan bahwa BPK memberi saran untuk tidak membayar hutang wastafel . Itqon Sauqi kepada media lewan pesan Whatapp membenarkan informasi tersebut.” Ia betul, waktu itu saya Dangan bupati dipanggil BPK Jatim ,”terangnya .
Itqon, legislator dari PKB tersebut sempat dipersoalakan oleh rekanan FKKWJ terkait kapasitasnya saat melakukan dengar pendapat antara rekanan FKKWj dengan bupati beberapa waktu lalu. Menurut sejumlah peserta yang hadir , bukannya mencari solusi karena ia wakil rakyat justru dianggap terlalu berpihak kepada bupati.
Sementara itu terkait rencana hearing yang disampaikan FKKWJ Senin kemarin ,Hingga berita ini diunggah BPK RI perwakilan Jawa Timur Rencananya Minggu depan akan menemui perwakilan FKKWJ untuk menjelaskan bagaimana kebenaran saran yang sempat disampaikan ketua DPRD Jember untuk tidak mengakui hutang wastafel dan memberi saran untuk tidak membayar hutang wastafel kepada dirinya dan Bupati Jember . (Kik)
