<

Rekanan Minta Pjs Bupati Jember Segera Launching Pengadaan Barang dan Jasa

JEMBER – IndonesiaPos

Belum dimulainya  sejumlah kegiatan pengadaan barang dan Jasa di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendekati akhir tahun  membuat sejumlah rekanan kelimpungan. Pasalnya hingga kini mereka masih menunggu langkah lanjutan untuk kelangsungan usaha mereka.

Pembina Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (Formasi) Jember, Agus Tono kepada media menjelaskan, ada keresahan para rekanan Jember dengan tidak segera dimulainya kegiatan di sejumlah OPD, mengingat selain mepetnya waktu pekerjaan menjelang akhir tahun, dampak yang sangat terasa masalah pendapatan ekonomi mereka.

“Jika tidak segera ada kebijakan untuk Melaunching kegiatan di sejumlah  OPD terkait pengadaan barang dan jasa , saya yakin rekan-rekan pemborong Jember akan kelimpungan juga,’ujarnya.

Sebab sudah hampir setahun berjalan, lanjut Agus Tono, rekanan belum mengerjakan kegiatan,otomatis akan berdampak pada perekonomian mereka.

” Bisa dibayangkan, mereka harus membayar gaji karyawan, membayar pajak perusahaan, belum lagi operasional kantor lainnya yang membutuhkan biaya banyak, jika tidak bekerja selama setahun, uang simpanan akan katut,”terangnya.

Karena itu, dirinya berharap dengan masuknya Pjs.Bupati Jember pertanggal 25 September kemarin bisa membuka kesempatan untuk segera Melaunching kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Toh itu masih dalam kerangka tupoksinya Pjs Bupati untuk menjalankan program yang ada pasca cutinya bupati Hendy Siswanto yang akan maju kembali dalam pilkada mendatang,”urainya.

Keresahan rekanan tersebut sempat mendapat respon dari salah seorang Pejabat di DPU BMSDA. Sumber yang tidak mau dipublis namanya tersebut mengungkapkan, Pihak dinas sendiri jika tidak segera Melaunching kegiatan akan terbebani dengan aturan masalah DAU PU dari kementerian PUPR tersebut.

” Ada sangsi yang akan diberlakukan jika DAU PU dari kementerian tersebut tidak terserap hingga minimal 50%,”ungkapnya.

Salah satunya selain pencairan akan molor, bisa jadi ada pengurangan DAU dari pusat. Dan ini akan berdampak pada anggaran pembangunan kedepannya nanti.

Dari informasi yang berhasil digali media menyebutkan, serapan kegiatan di sejumlah OPD tehnis masih minim, bahkan hanya menyentuh kisaran angka 30%. Jika tidak segera terealisasi maka akan berdampak pada besarnya  Silpa diakhir tahun.(Kik)

Pemkab Jember Berencana Banding Atas Putusan Denda Gugatan Pencairan Wastafel Terancam Batal

 

BERITA TERKINI