Pamekasan,IndonesiaPos
Ribuan masa yang tergabung dari Markas Besar NGO bersama Aliansi Buruh Pabrik Rokok lokal Pamekasan meluruk Kantor DPRD Pamekasan, pada Selasa (31/08/2021).
Mereka menolak kenaikan atas tarif cukai rokok yang akan dicanangkan naik di tahun 2022 akan datang. Karena kebijakan kenaikan tarif cukai tersebut dinilai sangat merugikan terhadap para pengusaha rokok, di karenakan inflasi / angka pertumbuhan ekonomi menjadi turun drastis, sehingga perusahaan rokok lokal Pamekasan mengalami tekanan, yang akibat nya dari kebijakan pemerintah pusat telah menaikkan tarif cukai rokok yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Presiden Mabes NGO Zaini Wer Wer menyuarakan bahw ia telah menduga kalau Pemerintah Kabupaten Pamekasan terlalu berambisi dalam menyedot dana DBHCHT, untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Perusahaan rokok inilah yang sudah memberikan kontribusi besar didalam PAD Kabupaten Pamekasan dengan memakai jasa buruh pabrik rokok dan buruh tani, sehingga pihak Pemkab mendapatkan dana DBHCHT pada tahun 2021 ini mendapatkan dana DBHCHT 2021 sebesar Rp 64,5 M,”katanya.
Sedangkan BLT Buruh rokok juga Buruh Tani tidak dilakukan pencairan, lantaran adanya kelalaian dari pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Kelalaian yang dilakukan oleh Pemkab Pamekasan ini jelas jelas sudah merugikan masyarakat, dan buruh pabrik rokok dan buruh tani, “kata Wer Wer.
Ditempat yang sama, salah satu dari buruh pabrik rokok ,Yulinda mengungkapkan, pihaknya berdiri di tengah tengah aksi ini lantaran tidak dicairkannya BLT Buruh.
“Kami ini seorang buruh juga butuh makan, jika BLT itu tak kunjung dicairkan yang merupakan hak kamilantas kami akan makan apa ? Kalau dirinya tidak bekerja maka kami tak bisa makan,”seruan Yuli perwakilan dari salah satu buruh.
Adapun tuntutan pada aksi unras ini di tegaskan mereka menolak keras,
- Rencana kenaikan tarif cukai rokok
- Gunakan dana DBHCHT untuk kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan pelaku usaha pabrik rokok lokal.
- Bupati Pamekasan dimohon segera mengevaluasi penggunaan dana DBHCHT Kabag Perekonomian dan Disperindag.
- Segera berikan subsidi cukai kepada pengusaha rokok lokal untuk mengurangi peredaran rokok ilegal agar perusahaan rokok lokal lebih berdaya dan produktif sehingga dari sektor ekonomi lebih sehat dan kuat.
- Bubarkan tim informasi SIROLEG yang tidak berdasar dan legal stendingnya tak jelas serta proses rekrutmennya tidak transparan.( an)
