JEMBER – IndonesiaPos
Belum maksimalnya pelayanan di sejumlah kelurahan di Jember karena terkendala penganggaran dari pemkab Jember.
Menurut informasi yang diperoleh media IndonesiaPos menyebutkan, ada keragaman besaran anggaran untuk 22 kelurahan yang disama ratakan. Padahal setiap kelurahan memiliki tingkat frekwensi yang berbeda disetiap kelurahan.
Sebagai contoh, salah seorang sumber media di kelurahan kota menyebutkan, untuk anggaran pelayanan kegiatan di kota sangat padat, bahkan dalam 1 hari bisa memberikan pelayanan hingga berpuluh-puluh pelayanan kepada mssyarakat.
“Setiap harinya kita bisa memberi pelayanan hingga 10 lebih, belum lagi persoalan penyelesaian masalah dan turun kelapangan yang menyedot banyak anggaran kegiatan,” ujar sumber.
“Jika kita bandingkan dengan pelayanan dengan kelurahan di pinggiran,apakah sama frekwensi pelayanannya?”tanya narasumber.
Jika disama ratakan sambungnya maka Kelurahan di kota lebih banyak memerlukan anggaran. ” Hal ini sempat dibahas dalam berbagai pertemuan,namun hasilnya tetap nihil,” tegasnya
Khusus untuk tahun 2023 lalu, anggaran kelurahan sekitar kurang lebih Rp.35 juta pertahun. Dan itu disama ratakan dengan kelurahan dipinggir kota. Sehingga berdampak pada pelayanan dikelurahan kota.
“Kita sudah menekan pengeluaran anggaran kegiatan pelayanan agar cukup, tapi tetap saja kurang. Karena realitanya memang pelayanan di kelurahan kota tinggi dibandingkan pelayanan dikelurahan pinggir kota,”sambatnya.
Menyikapi persoalan ini, asisten pemerintahan pemkab Jember, Zamroni saat dikonfirmasi media belum memberi tanggapan terkait persoalan tersebut.
Asisten pemerintahan merupakan atasan langsung dari lurah dan cambat yang membidangi persoalan pemerintahan. (kik)
Potensi Abuse of Power Penggunaan APBD di Pilkada Jember 2020
