JAKARTA, IndonesiaPos
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita memberikan tiga atensi pada Kementerian BUMN pada agenda rapat kerja (Raker) antara komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Tohir, Senin (05/06/2023).
Kepada kementerian BUMN , Snny memberikan atensi perihal survei penilaian integritas dari KPK, kemudian kementerian BUMN memperoleh nilai 81,5% dan diatas standart.
Meskipun angka tersebut dirasa cukup baik, namun Sonny tetap meminta agar kementerian BUMN dapat meningkatkannya kembali capaian tahun 2023 ini. Sebab, masih kalah dengan capaian tahun 2021 yang mendapat penilaian integritas BUMN 83,3%.
Meski begitu, Sonny juga meminta agar BUMN tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Hal itu untuk menghindari bentuk kecurangan, seperti jual beli jabatan, gratifikasi dan lain semacamnya.
Sebab, Komisi VI sendiri memiliki keterbatasan untuk mengawasi penataan personil di BUMN, baik itu BUMNnya sendiri maupun anak, cucu, hingga cicit perusahaan plat merah ini.
“Saya kira dengan banyaknya anak, cucu, hingga cicitnya BUMN yang juga berisi banyak jabatan di dalamnya. Maka, kami tidak bisa mengawasi itu satu persatu. Untuk itu, kami titip agar kementerian BUMN bisa menjaga integritas itu dengan sebaik-baiknya,”pinta Sonny.
Selanjutnya,Sonny juga menanyakan soal strategi kementerian BUMN terkait hutang-hutang Hutama Karya.
BACA JUGA :
- Satu Tersangka Teroris di Banyuwangi Seorang Dosen Bergelar S3
- Koordinator NRP Sebut, Penentu Kemenangan di Tangan Rakyat
- Rapat Bahas Anggaran Dengan DPR Kapolri Tidak Hadir, Ini Alasannya
- Atlet SEA Games 2023 Dapat Bonus Dari Presiden Jokowi Rp 289 Miliar
Sonny meminta agar Menteri BUMN memberikan atensi khusus, mengingat BUMN ini juga sedang mengerjakan proyek senilai 776 M di Ibu Kota Negara.
“Kami perlu tahu strategi yang digunakan. BUMN Karya kan juga memiliki hutang-hutang. Bagaimana cara pengelolaannya. Termasuk wacana tentang penggabungan BUMN Karya ini, karena ada yang sehat ada yang tidak sehat. Selain itu, secara khusus saya juga minta ada atensi khusus untuk Hutama Karya yang sedang punya tugas di IKN yang kalau tidak salah nilainya mencapai 766 M ” kata Sonny.
Legislator dari dapil Jatim lll ini pun menyoroti soal elektrifikasi PLN. Menurutnya, kinerja PLN di Banyuwangi sudah bekerja dengan baik. Meskipun Sonny terlihat sedih karena di wilayah dapilnya masih ada sebuah dusun yang belum teraliri listrik PLN.
Dia mengaku, pada saat reses yang lalu Sonny menemukan ada satu daerah yang belum teraliri listrik. Ia pun memberitahu, PLN langsung bergerak dan berkoordinasi dengan Pemkab, Perhutani, dan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena jaringan yang akan dibangun melewati kawasan hutan. Sayangnya, biaya survey yang katanya dijanjikan oleh Pemda sampai sekarang belum dianggarkan.
“Untuk itu, saya minta Pak Menteri agar melakukan terobosan dengan memasukkan biaya survey menjadi tanggungan PLN. Biar program elektrifikasi ini tidak seperti digantung pihak lain hingga berlarut-larut,”imbuh Sonny.
