BONDOWOSO, IndonesiaPos – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso mengeluh. Lantaran, pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bondowoso, tidak transparan dalam mengelola keuangan yang dikumpulkan dari hasil iuran setiap bulan.
Bahkan, lebih fatal lagi, pihak pengurus KORPRI tidak pernah melaporkan penggunaan dan hasil iuran itu, sehingga, para ASN yang dipotong gajinya setiap bulan mempertanyakan pengelolaan dana KORPRI itu.
“Sejak tahun 2018, kami tidak pernah menerima laporan dari pengurus, untuk apa saja iuran itu,” kata sumber yang enggan disebut namanya, melalui telepon selulernya, Jumat (26/8/2022).
Kata sumber itu, Pihak pengurus cenderung sensi, ketika ditanya soal penggunaan angaran. Bahkan, terkesan memusuhi anggota KORPRI yang mempermasalahkan transparansi iuran itu.
Dijelaskan, pengurus KORPRI hanya melakukan kegiatan ketika ulang tahun KORPRI, berupa pembagian santunan. Namun, hal itu hanya kepada beberapa penerima saja.
“Dulu waktu ikut rapat, saya pernah menanyakan itu. Eh, malah dimusuhi,” ujarnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan, Pengurus KORPRI Bondowoso saling lempar untuk memberikan keterangan soal iuran.
Salah satu pengurus harian Lilis, melempar kepada Sekretaris KORPRI, Gozal Rawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sementara, pihak Sekretaris, masih mau bertanya kepada Bendahara KORPRI, Wiratmo Mulyanto, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Begitu juga dengan Wakil Sekretaris KORPRI, Nunung Setianingsih, enggan memberikan keterangan.
Sekedar diketahui, Iuran KORPRI yang diberlakukan kepada ASN bervariatif. Mulai dari 10 ribu, hingga 25 ribu, sesuai dengan jenjang jabatan.
Sedangkan, tahun 2022 ini, jumlah ASN di Kabupaten Bondowoso mencapai 8.900 orang. Estiimasi iuran yang terkumpul dalam satu tahun sekira 1,1miliar.
