BLITAR – IndonesiaPos
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD kota Blitar Totok Sugiarto menyapaikan pendapat akhirnya, yang menilai dalam penyajian data LKPJ Walikota.
Informasi secara umum, ada semacam peningkatan di tahapan indikator, kendati masih ada beberapa indikator kerja utama yang belum tercapai semisal suatu capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) di bidang Pendidikan belum sampai 90% masih sekitar 85% dan ada yang 93% sehingga kategorinya masih madya, Jum’at (8/3/2024).
Totok menyatakan, kalau utama ada semacam kriteria utama untuk memperoleh insentif viscap, dan beberapa hal terkait kelengkapan data fraksi PKB dari sesi pembahasan melalui perwakilan di Pansus meminta pemerintah Kota Blitar melalui tim penyusun LKPJ untuk melengkapinya.
“Beberapa hal terkait ketidak tercapaian di sisi pendapatan, tidak pemenuhan di sisi belanja atau pembiayaan untuk dijadikan evaluasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang positif yaitu ada peningkatan atau penurunan SiLPA itu merupakan peningkatan upaya mengurangi semacam ketidak tercapaian terealisasi anggaran,”tuturnya.
Totok Sugiarto mengemukakan, kalau kemarin Silpanya itu lebih dari 10% sekarang menjadi 7,4% yaitu sebesar 74 milyar.
“Ini akan menjadi penyesuaian di perubahan APBD tahun 2024 karena SiLPA di sisi penerimaan pembiayaan ini kita proyeksikan 100 lebih sehingga akan dilakukan penyesuaian,”tandasnya.
“Karena faktanya, sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau tahun 2023 ini hanya sekitar 74 jadi sekisaran 26-27 milyar perlu pengaturan baik melalui beberapa rasionalisasi pengurangan kegiatan atau didorong penerimaan pendapatan daerah,”imbuhnya. (lina)
Komisi I DPRD Bondowoso Ancam Ajukan Hak Interpelasi, Begini Alasannya
