JAKARTA-IndonesiaPos
Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit secara menyeluruh atas semua perkara yang tengah mereka tangani. Baik itu perkara yang masih di tahap penyelidikan ataupun yang sudah di tahap penyidikan.
Hal itu diungkapkan Masinton saat menanggapi tentang penghentian 36 perkara yang masih di tahap penyelidikan oleh komisi anti rasuah baru-baru ini. Terkait penghentian perkara itu.
Masinton mengakui bahwa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Penghentian perkara itu kata dia untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.
“Yang dilakukan oleh KPK kan
penyelidikan, dalam proses penyelidikan itu dalam Undang-Undang 30/ 2002 itu
diatur. Penghentian penyelidikan itu kan untuk memberikan kepastian, dan juga
rasa keadilan. Ini bukan berarti berhenti begitu saja, jika ada ditemukan bukti
baru penghentian penyelidikan bisa digelar kembali. Jadi itu hal yang
biasa,” katanya kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan,
Minggu (23/2/2020).
Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini menekankan, penghentian perkara
tersebut haruslah ditindaklanjuti dengan audit secara menyeluruh oleh KPK
ataupun Dewan Pengawas KPK. Baik itu audit terhadap kasus yang masih di tahap
penyelidikan, ataupun yang sudah masuk ke tahap penyidikan.
“Menurut saya dengan adanya penghentian 36 kasus di KPK, ditindaklanjuti
dengan adanya audit manajemen penanganan perkara. Sehingga bisa lebih akuntabel
penanganan perkara yang ditangani oleh KPK,” pungkasnya.
