JEMBER, IndonesiaPos
Wacana Anggaran Penanganan Covid-19 sebesar 479 Milyar yang digaungkan Bupati Faida, kembali jadi ajang tertawaan di forum Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi bersama Badan Perencanaan Provinsi Jatim dan beberapa OPD Selasa,28 April 2020 lalu.
“Tidak ada (479 Milyar itu ). Saya malah diketawain ketika menanyakan tentang itu kepada BapeProv” ujar Drs.H. Moh.Satib M.Si, anggota DPRD Prov Jatim dari Dapil Jember-Lumajang yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember kepada IndonesiaPos lewat saluran telpon Sabtu sore 2 Mei 2020.
“Ojok aneh-aneh lah sampeyan Pak Satib” terangnya menceritakan jawaban Kepala BapeProv disuasana rapat di DPRD. “Yang jelas, anggaran 479 itu tidak ada. Saya khawatir ini akan masuk ranah Kebohongan Publik” tegasnya.
Ketika IndonesiaPos menanyakan tentang beredarnya informasi bahwa Bupati akan menggunakan anggaran SILPA 2019 sebesar 600 Milyar, Satib menjelaskan,
“Penggunaan SILPA itu seperti halnya penggunaan dana mendahuklui PAK, artinya, penggunaan itu harus persetujuan Pimpinan DPRD, meskipun tidak harus melalui Paripurna DPRD. Pertanyaannya, apakah sudah ada persetujuan Pimpinan Dewan terkait penggunaan SILPA tersebut ? Jadi tidak bisa serta merta Eksekutif menggunakan anggaran, meskipun anggaran itu dalam bentuk SILPA” sambungnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim meyakinkan, “Tidak pernah ada forum apapun dan atau dimanapun antara Pimpinan Dewan dengan Eksekutif yang membahas tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Apalagi membahas penggunaan SILPA” katanya.
Seperti diketahui, Bupati Jember Faida sebelumnya telah mempublish anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 479 Milyar sehingga dengan besaran anggaran tersebut Mendagri Tito Karnavian sempat menyebutkan Jember sebagai Kabupaten terbesar di Indonesia yang menganggarkan anggaran untuk penanganan Covid. Bahkan dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi III DPR-RI, Ketua KPK juga menyebut-nyebut Jember karna fantatisnya anggaran untuk level Kabupaten.
Dikutip dari News.Detik.Com
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat Komisi III dengan KPK yang disiarkan langsung, Rabu (29/4/2020). Habiburokhman merespons pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal daerah-daerah dengan anggaran penanganan Corona tertinggi.
“Dari sejak awal kami melakukan pengawalan dalam rangka mengikuti 34 provinsi yang sudah menganggarkan, ada 542 kabupaten/kota yang sudah menganggarkan anggaran tersebut, tersebar pertama adalah Rp 24 triliun penanganan kesehatan, social safety net Rp 25,3 triliun, penanganan dampak ekonomi Rp 7,1 triliun. Ini juga tidak lepas dari perhatian dan monitoring,” jelas Firli.
Firli lalu menyatakan 5 provinsi dengan realokasi anggaran penanganan Corona tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Selain itu, ia mengungkap kabupaten/kota dengan realokasi anggaran tertinggi.
“Juga ada kabupaten, ada lima terbesar, pertama Kabupaten Jember Rp 479,4 miliar, kedua Kabupaten Bogor Rp 384,1 miliar, Kabupaten Bandung Rp 273,5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 243 miliar, Kabupaten Tulangbawang Rp 228,8 miliar. Angka-angka ini sekali lagi kami lakukan kami aktif terus sampai dengan tanggal 20 April yang lalu,” ungkap Firli.
“Ada juga kota yang sudah menganggarkan penanganan untuk COVID-19, antara lain Kota Makassar terbesar Rp 749, miliar, Kota Tangerang Rp 349,8 miliar, Kota Bogor Rp 348,6 miliar, Kota Bandung Rp 300,4 miliar, Kota Batam Rp 268,1 miliar,” lanjut dia.
Habiburokhman lalu mengaitkan penjelasan itu dengan daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada. Ia mencontohkan anggaran Kabupaten Jember yang lebih besar dari Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur.
“Saya juga mempersoalkan daerah-daerah yang ingin melaksanakan pilkada. Tadi Bapak sudah sebut Jember itu tertinggi. Padahal Surabaya saja yang ibu kota provinsinya dan mungkin lebih merah zonanya, hanya puluhan, kejar Pak, cari Pak,” ujar Habiburokhman.
Sementara menurut Satib, ploting anggaran penanganan covid 19 dari Pemprov Jatim untuk pemkab Jember hanya senilai 21 milyar, “dana tersebut akan ditransferkan ke bupati untuk penanganan covid 19, terserah bagaimana bupati mengelolanya, tetapi semuanya juga harus transparan”katanya.
Namun bantuan tersebut tidak semuanya dalam bentuk fresh money, ” Ada yang sebagian dalam fresh money, sebagian lagi dalam bentuk barang, “tambahnya.
Sebagai salah satu contoh menurut Satib, pemberian bantuan berupa telur dari Gubernur saat berkunjung melalui tele konference ke JSG Jember beberapa waktu lalu merupakan bagian dari 21 Milyar bantuan provinsi dalam bentuk barang. (Why)
