JAKARTA – IndonesiaPos
Sebanyak 601 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelakunya didominasi Walikota sampai Bupati selama 19 tahun.
“Sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, terdapat 601 kasus korupsi terjadi pada pemerintah kabupaten, kota, melibatkan Walikota, Bupati, dan jajarannya,”kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi kepada wartawan. Selasa (12/3/2024).
Kumbul menegaskan, catatan itu menjadi peringatan bagi KPK. Bahwa pendidikan antirasuah untuk pejabat sangat penting. Karena hal itu untuk mencegah korupsi terjadi di daerah.
“Ini salah satu alasan pendorong program kabupaten, kota antikorupsi,”tegas Kumbul.
Pendidikan antikorupsi menurut Kumbul, dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. “KPK ingin membuat percontohan kabupaten, dan kota antirasuah di Indonesia,”imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta Budi Martono menyambut baik program KPK itu. Pihaknya sangat membuka pintu jika Lembaga Antirasuah mau bekerja sama mengajarkan pejabat sampai menguatkan sistem antikorupsi yang sudah ada di sana.
“Kami berharap akan mendapatkan penilaian yang baik, sehingga dapat memenuhi kriteria KPK sebagai salah satu percontohan kota antikorupsi untuk dapat mewakili Provinsi Jawa Tengah,”terang Budi.
LSM Berdikari Segera Bersurat ke Kajagung, Minta Kajari Bondowoso diganti “Karena Mandul”
