JAKARTA – IndonesiaPos
Puluhan mahasiswa Gerakan Selamatkan Pertamina (GSP) mengelar aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI).
Mereka menuntut mantan Direktur PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Nepos MT Pakpahan, Ardhy Gumilar Vice President (VP) Corporate Bussiness Support dan David Kosal Direktur PT. Mega Raya Kurnia Abadi (MPKA) Avara segera diperiksa. Karena diduga korupsi proyek pengadaan kendaraan operasional di PT.Pertamina Trans Kontinental sebanyak 300 unit mobil.
“Kami menemukan praktek KKN pada pengadaan 300 unit kendaraan operasional di PT. Pertamina Trans Kontinental,”ungkap Dian, orator di halaman Gedung KPK, Jum’at, (28/6/24).
Dian mengatakan, kronologi dugaan KKN PT Pertamina Trans Kontinental memerlukan kendaraan dinas operasional sebanyak 300 unit mobil seperti 4 unit sedan camry, 1 fortuner, 13 mobil innova , dan 12 avanza tahun 2023.
Sementara pada proses pengadaan melalui fungsi procurement PT Pertamina Trans Kontinental, mengundang 5 perusahaan penyedia yang terdaftar menjadi rekanan.
Kemudian, Vice President (VP) Corporate Business Support Ardhy Gumilar yang membawahi Manager Procurement diduga mengondisikan tender pengadaan kendaraan dinas PTK tersebut dengan memenangkan PT Megaraya Kurnia Abadi.
Berikutnya, PT Mega Raya Kurnia Abadi kemudian ditunjuk menjadi pemenang tender pengadaan kendaraan dinas operasional PTK sebanyak kurang lebih 200 unit.
“Saat itu Ardhy Gumilar meminta pemenang tender untuk memberikan success fee berupa uang sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit per bulan yang disetorkan di tahap pertama sebesar 6 bulan sekaligus kepada PT Megaraya Kurnia Abadi, dan selanjutnya dibayar di setiap bulan sepanjang masa kontrak kerja pengadaan tersebut selama 3 (tiga) tahun,”jelasnya.
Dian mengemukakan, Ardhy Gumilar diduga tidak bermain sendirian, ia melibatkan Nepos MT Pakpahan, Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental. Informasi yang berkembang, permintaan dana tersebut diperoleh melalui Harry Mulia, Komite Audit Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental pada saat ini.
“Harry Mulia memperoleh informasi tersebut melalui salah satu sub kontraktor PT Megaraya yang diminta sejumlah uang sebesar 500.000 per unit per bulan untuk diserahkan kepada pejabat PTK (Sdr. Ardhy Gumilar)”, lanjutnya.
Dian menambahkan, Pertamina selama ini salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi tulang punggung sumber pemasukan APBN Negara Indonesia. Pertamina yang Maju, Profesional dan transparan merupakan prasyarat utama agar Pertamina tetap baik secara Nasional dan internasional,
“Dalam rangka mendukung perusahaan Pertamina tetap optimal dalam menjalankan Program-program yang di jalankan,”tambahnya.(Dyah)
