JEMBER – IndonesiaPoS
Sejumlah rekanan Pengadaan barang dan jasa Jember mengeluhkan anjloknya harga penawaran pada sejumlah lelang pada paket konstruksi yang kini sedang dilaunching. Selain mematikan daya saing antara rekanan menengah kebawah dengan menengah keatas, pemenang pada sejumlah lelangpun yang didominasi rekanan luar Jember berpotensi pada menurunnya perekonomian masyarakat Jember, mengingat perputan uang justru banyak terjadi di luar jember.
Selain itu potensi Jeleknya kualitas hasil pembangunan sejumlah proyek yang kini sedang diproses ini berpeluang terjadi, mengingat banyak pemenang lelang melakukan penawaran Dibawah 80%.
Agus Tono, pembina forum masyarakat jasa konstruksi (Formasi) Jember mengingatkan akan hal itu. Menurutnya harus ada regulasi yang diatur untuk memfilter terjadinya hal tersebut.
“Ini harus ada langkah tegas agar tidak mematikan daya saing rekanan kecil di Jember,” terangnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, seharusnya ada regulasi yang jelas dan tidak hanya tergantung pada kebijakan sehingga menimbulkan masalah baru termasuk adanya gugatan karena adanya kesalahan pada mutu kualitas.
Senada dengan Agus Tono,Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) beberapa waktu lalu sudah mengingatkan agar rekanan yang mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di sistem tender bebas dikaji kembali. Utamanya, pada rekanan yang melakukan penawaran di bawah 80 persen dari ketetapan nilai pagu lelang.
“Info yang kami terima dari rekanan ada penawaran di bawah delapan puluh persen itu mengakibatkan kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan,” ungkap Edi Cahyo Purnomo.
Sebagaimana diketahui, papar Ipunk, di Jember pernah mengadakan proyek tahun jamak atau multiyears. Tapi, fakta yang ada hasil pekerjaan dari proses lelang tender bebas itu tidak sesuai harapan.
Keluhan masyarakat tentang kulitas proyek yang rusak pada jangka waktu pendek kerap dilaporkan kepadanya. Untuk itu, dari catatan yang ada selama ini, dia berharap ada perbaikan sistem pengadaannya.
“Kasihan rakyat, karena uang yang digunakan untuk pembangunan itu uang pajak yang dipungut dari rakyat,” pungkasnya. (kik)
