SAMPANG –IndonesiaPos
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke UPTD SDN Tamberu Barat 1, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai kritik dari sejumlah warga dan aktivis masyarakat. Menu makan yang diberikan kepada siswa dinilai tidak memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana pedoman pemerintah.
Dalam satu porsi yang dibagikan kepada peserta didik, terlihat hanya berisi nasi putih, kecambah, empat butir buah lengkeng, dan beberapa lauk tambahan. Komposisi tersebut dianggap belum mencukupi kebutuhan gizi harian anak, sehingga memicu kekecewaan para wali murid.
Sejumlah orang tua juga mempertanyakan kualitas pelayanan penyedia makanan, yakni SPPG Barokah Tamberu yang dikelola Yayasan Fatimah Maju Bersama. Mereka menilai pihak penyelenggara bekerja tidak maksimal dalam menyiapkan menu untuk anak-anak sekolah.
“Saya rasa menu MBG hari ini yang disalurkan oleh dapur SPPG Barokah Tamberu kurang layak dan tidak pantas diberikan kepada penerima manfaat. Menu itu diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis standar gizi yang menggunakan satuan kilokalori (KKAL) dan gram,” ujar salah satu wali murid.
Aktivis masyarakat asal Sokobanah, Moh Lutfi, turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menyebut banyak keluhan dari wali murid terkait menu program yang tidak sesuai juknis.
“Banyak wali murid yang mengeluh karena menu MBG yang disalurkan hari ini tidak sesuai juknis. Pemerintah harus turun tangan agar program ini kembali pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan gizi anak sekolah,” tegasnya.
Lutfi juga mengingatkan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tidak disalahgunakan untuk meraih keuntungan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jangan jadikan program ini sebagai ladang bisnis. Jika penyaluran MBG terus dilakukan tanpa memperhatikan standar gizi, maka yang menjadi korban adalah anak-anak generasi penerus menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Ia berharap temuan dan keluhan masyarakat menjadi perhatian pemerintah dan pihak penyalur.
“Semoga ini menjadi bahan evaluasi agar menu yang disalurkan benar-benar berkualitas dan sesuai prosedur pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan. (Yat)
