JAKARTA — IndonesiaPos
Enam orang saksi kunci dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menjerat eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK, Achmadi mengonfirmasi bahwa permohonan perlindungan tersebut saat ini sedang menjalani proses penelaahan mendalam oleh tim LPSK sejak Jumat (6/11/2026). Dalam mengawal penelaahan ini, LPSK menjalin koordinasi intensif bersama tim penyidik Bareskrim Polri guna memetakan tingkat ancaman serta kerentanan yang dihadapi para saksi.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Achmadi menjelaskan bahwa proses penelaahan permohonan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kriteria penelaahan mencakup aspek pentingnya keterangan saksi bagi pengungkapan perkara kejahatan penyadapan, tingkat risiko atau ancaman nyata, hingga kondisi spesifik yang dialami oleh para pemohon.
Achmadi menegaskan pihaknya terus memantau seluruh perkembangan proses penyidikan di Bareskrim Polri dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan saksi lain yang meminta perlindungan seiring bertambahnya alur penyidikan.
“LPSK mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan,” terang Achmadi.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menjelaskan menjelaskan bahwa pada periode 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server LIMS tanpa permohonan penyidik, lampiran Laporan Polisi (LP), maupun proses verifikasi resmi.
Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.Baca Isu Politik
Tindakan itu disebut melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri yang mengedepankan prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, dan kerahasiaan untuk kepentingan penegakan hukum di pengadilan.
Untuk menghilangkan jejak digital perbuatannya, pada Oktober 2026 para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil sadapan serta jejak log pada sistem komputer LIMS. Petugas yang mengetahui pelanggaran tersebut kemudian membuat Laporan Polisi pada 30 Oktober 2026.
