JAKARTA — IndonesiaPos
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengonfirmasi telah menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping). Permohonan tersebut saat ini tengah dalam tahap penelaahan intensif oleh tim LPSK.
Ketua LPSK Achmadi menyatakan bahwa proses penelaahan telah berlangsung sejak 6 November 2026. Dalam menjalankan prosedur ini, LPSK melakukan koordinasi ketat dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi di Jakarta, Selasa (10/11).
Dasar Hukum dan Kriteria Perlindungan
Achmadi menjelaskan bahwa proses penelaahan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat beberapa aspek utama yang menjadi pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan, antara lain:
- Sifat pentingnya keterangan yang dimiliki saksi.
- Tingkat ancaman nyata yang dihadapi saksi.
- Situasi khusus dan tingkat kerentanan saksi atau korban.
- Bentuk perlindungan spesifik yang dibutuhkan.
LPSK juga membuka peluang adanya penambahan jumlah pemohon perlindungan seiring dengan perkembangan proses hukum di kepolisian.
Detail Kasus Penyadapan Ilegal
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang merupakan personel Polri. Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah tokoh penting nasional dalam kurun waktu 2025-2026.
Data Tersangka dan Target Penyadapan:
- Inisial Tersangka LSP, AS, EH, dan SU.
- Target Penyadapan Presiden RI, Pejabat Negara, Tokoh Politik, Media, Ormas, LSM, Pengusaha.
- Peran Tersangka SU Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim (Pemberi izin penyadapan dan penghapusan data).
- Modus Operandi Penyadapan tanpa surat permohonan penyidik/LP dan penghapusan data untuk hilangkan jejak.
Berdasarkan hasil penyidikan, aksi illegal tapping ini dilakukan tanpa adanya kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Selain melakukan penyadapan, para tersangka juga diketahui melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 sebagai upaya untuk menghilangkan jejak digital mereka.
LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini guna memastikan para saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa intimidasi di persidangan mendatang.
Rieke Diah Minta Penerapan RUU Perampasan Aset Harus Transparan
