JAKARTA — IndonesiaPos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Advisor PT Telkom Indonesia, Rences Siahaan. Dia akan dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero).
“Pemeriksaan berlangsung Selasa 10 November 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Selain Rences, penyidik juga memanggil Charles Setiawan yang menjabat sebagai Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama.
KPK telah menahan tiga tersangka terkait kasus korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018–2023. Salah satunya adalah Dian Rachmawan, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017-2019.
Tersangka berikutnya adalah Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020. Kemudian Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi PT Telkom.
Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan proyek ini diawali degan penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018. Proyek tersebut ditujukan untuk memantau stok bahan bakar minyak (BBM) secara real time dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
KPK menduga terjadi pengondisian dalam proses pengadaan perangkat electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG). Menurut Taufik, tersangka Elvizar diduga melakukan lobi kepada sejumlah pejabat dan anak perusahaannya.
Tujuannya agar agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat EDC. “Dia memberikan sekitar Rp2 miliar kepada pihak kompetitor agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor,” ujarnta.
Berdasarkan hasil penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan perangkat ATG mencapai Rp193,75 miliar. Sementara itu, kerugian akibat pengadaan perangkat EDC diperkirakan mencapai Rp128,42 miliar.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Terkait Tindak Pidana Panji Gumilang, Mahfud Minta Bareskrim Buka Kasus Yang Lain
