PAMEKASAN — IndonesiaPos
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pamekasan, Rabu (30/9/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa penolakan terhadap raperda yang diajukan eksekutif.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur. Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 39 dari total 45 anggota dewan hadir dalam forum tersebut, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib dewan.
Dalam sidang itu, Ali Maskur mengetuk palu sebanyak tiga kali sebagai tanda rapat paripurna dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, yang hadir langsung dalam paripurna tersebut, mengapresiasi sikap legislatif yang memberikan persetujuan secara bulat.
Menurut Bupati, persetujuan seluruh fraksi menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas. Ia menegaskan, tidak terdapat perubahan pada nota keuangan dalam P-APBD 2026, baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan segera menyampaikan raperda yang telah disetujui tersebut kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan secara resmi.
“Dalam satu hingga dua hari ke depan akan kami kirim ke Gubernur. Fokus kami saat ini adalah percepatan. Program yang bisa segera dilaksanakan, akan segera kami laksanakan,” ujarnya.
Targetkan UHC November 2026
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kholilurrahman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada November 2026.
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama tercapainya UHC adalah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai minimal 98 persen dari total penduduk, dengan 80 persen di antaranya berstatus aktif.
Guna memenuhi target tersebut, Pemkab Pamekasan akan memanfaatkan bulan Oktober untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah itu dinilai penting karena dana program harus telah tersedia dan mengendap selama satu bulan sebelum UHC dapat berjalan efektif.
“Target kami, pada November UHC sudah berjalan. Selama Oktober ini kami akan terus melakukan komunikasi, karena dananya harus mengendap satu bulan terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab juga akan melibatkan sektor swasta. Bupati berencana mengajak seluruh pelaku usaha dan perusahaan yang beroperasi di Pamekasan untuk memastikan karyawannya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya itu diharapkan mampu mendongkrak cakupan kepesertaan secara signifikan.
Terkait rencana aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa yang mendesak percepatan realisasi UHC, Bupati menyatakan kesiapannya untuk menemui massa aksi secara langsung apabila kondisi kesehatannya memungkinkan.
Dengan disahkannya P-APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Pamekasan optimistis program prioritas, khususnya di bidang kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat, dapat segera direalisasikan. (Din)
Anggota DPRD Jember Merokok Saat Rapat Dapat Teguran Keras Dari DPP Partai Gerindra
