JAKARTA — IndonesiaPos
Polda Metro Jaya memastikan tidak melakukan penangkapan terhadap FB, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan penyidik ke lokasi FB berada bertujuan menyampaikan panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya pertemuan petugas dengan FB. Namun, ia menegaskan kedatangan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tersebut bukan untuk melakukan penangkapan.
“Tidak ada penangkapan terhadap saudara FB. Petugas Krimsus menemui untuk menyampaikan agar hadir dalam panggilan penyidik,” ujar Budi saat dikonfirmasi RRI melalui pesan singkat, Kamis, 12 November 2026.
Terkait jadwal pemeriksaan, Budi belum dapat memastikan kapan penyidik akan kembali memanggil FB. Ia menyatakan masih perlu berkoordinasi dengan jajaran reserse kriminal khusus untuk memperoleh kepastian jadwal tersebut. “Mohon waktu. Saya komunikasikan dengan Krimsus,” katanya.
Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa FB telah menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan dari penyidik. Pernyataan tersebut disampaikan setelah personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi FB di sebuah gelanggang olahraga bulu tangkis.
“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujarnya.
Budi mengatakan, kedatangan petugas tersebut juga berkaitan dengan ketidakhadiran FB dalam dua panggilan pemeriksaan sebelumnya. Kepolisian masih menindaklanjuti proses pemeriksaan terhadap FB yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian.
Sebagai pengingat, kasus dugaan pemerasan yang menjerat FB telah bergulir sejak 2023, ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPK. Polda Metro Jaya kemudian menetapkannya sebagai tersangka pada 22 November 2023 terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Dalam proses penyidikan, FB tercatat beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan kepolisian. Ketidakhadiran tersebut antara lain terjadi pada 6 Februari, 26 Februari, serta 28 November 2024.
Penyidik juga telah dua kali menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Namun, kedua berkas dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kelengkapan sesuai petunjuk jaksa peneliti.
Kejati DKI Jakarta kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tersebut pada 7 Agustus 2025. Pengembalian dilakukan karena penyidik belum memenuhi petunjuk jaksa hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Dua WNA Arab Saudi Tikam Pengemudi Ojol-Satpam di Bali Ditangkap Polisi