JAKARTA — IndonesiaPos
Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Yuri Kemal Fadlullah memberikan pandangan terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Yuri menegaskan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan stabilitas pemerintahan serta kesinambungan kepemimpinan nasional.
“Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa ketatanegaraan yang telah diantisipasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilaksanakan secara tertib, konstitusional, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yuri.
Menurut Yuri, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara tegas bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, khususnya mengenai kewenangan MPR dan tata cara pemilihan Wakil Presiden.
“Secara konstitusional, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih salah satu di antaranya berada pada MPR. Pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas dan harus dihormati oleh seluruh pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yuri menyoroti adanya frasa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang menyebutkan bahwa dua calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.
Menurut Yuri, ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden dan kedudukan partai politik pengusung dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Terdapat frasa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang mengaitkan asal calon Wakil Presiden dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya. Ketentuan ini tentu perlu diperhatikan dalam membaca keseluruhan konstruksi hukum pengisian jabatan Wakil Presiden,” tegas Yuri.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Yuri menilai bahwa partai-partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 memiliki kedudukan politik yang relevan untuk memberikan pertimbangan mengenai figur calon Wakil Presiden pengganti.
“Partai politik pengusung tentu memiliki ruang untuk memberikan pandangan dan pertimbangan. Akan tetapi, kewenangan pengusulan tetap berada pada Presiden. Kita harus menghormati kewenangan tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh konstitusi kita,” katanya.
Yuri juga berpandangan bahwa mekanisme pemilihan Wakil Presiden oleh MPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui pemilihan umum.
Dalam pemilihan langsung, faktor elektabilitas, popularitas, serta kemampuan memperoleh dukungan masyarakat menjadi unsur yang sangat menentukan.
Sementara itu, dalam mekanisme pemilihan oleh MPR, pengalaman pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi antarlembaga negara, serta penerimaan politik di parlemen menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting.
“Kalau dalam pemilihan langsung faktor elektabilitas menjadi salah satu penentu utama, maka dalam pemilihan oleh MPR, pengalaman dalam pemerintahan, kapasitas kenegaraan, dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan patut menjadi pertimbangan penting,” ungkap Yuri.
