JAKARTA — IndonesiaPos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyimpangan tata kelola cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan sejumlah perusahaan terafiliasi. Penyidikan tersebut diarahkan untuk mengungkap potensi kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan dalam penetapan tarif cukai.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan perdana terhadap dua saksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik secara kooperatif.
“Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Yaitu, berkaitan dengan hubungan antara PT Djarum dengan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi,” ujar Budi dalam keterangannya yang dikutip, Jumat 13 November 2026.
Dua saksi yang dipanggil yakni Salisa Asmoaji, Pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai. Serta Akhmad Zulfan Rosadi (AZR), Pelaksana Pemeriksa Seksi Bea Cukai Subdirektorat Intelijen.
Menurutnya, penyidik juga mendalami standar tarif yang seharusnya dikenakan terhadap PT Djarum. Serta, perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.
“Karena tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang dikenakan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Kemudian dengan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut, ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan,” katanya.
Budi menegaskan, pemeriksaan tersebut masih merupakan tahap awal penyidikan. KPK masih membutuhkan keterangan dan alat bukti untuk mendalami dugaan penyimpangan tata kelola cukai tersebut.
Sebelumnya, pada 28 Oktober 2026, KPK menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Bea Cukai Kudus. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara kepabeanan dan cukai.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Salah satu sprindik telah menetapkan pejabat Bea Cukai, Gatot Heroe, sebagai tersangka, sedangkan sprindik lainnya disebut berkaitan dengan mantan pejabat Bea Cukai, Ahmad Dedi.
KPK belum mengungkap secara terperinci konstruksi perkara. Serta, pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tata kelola cukai yang tengah disidik.
Karena Rugikan Negara, Polri Diminta Berantas Pabrik Rokok Ilegal Tanpa Cukai
