JAKARTA, IndonesiaPos
Tuntutan referendum massa aksi unjuk rasa (unras) baik di Papua, Papua Barat, maupun kumpulan aksi serupa di daerah lainnya. Akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara. Dia mengatakan, bahwa tuntutan referendum tidak pada tempatnya.
Wiranto menekankan, sudah tidak lagi harus disampaikan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Khususnya Papua Barat dan Papua, sudah final berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962.
“Papua Barat sah wilayah NKRI, termasuk Papua,” tegas Wiranto kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Menurutnya, lazimnya referendum itu disampaikan oleh sebuah negara terjajah yang pada saat diminta pilihannya apakah ingin merdeka atau bergabung dengan negara penjajah. Tapi kondisinya sekarang ini berbeda, karena Papua dan Papua Barat sah wilayah NKRI.
Kemudian mengenai aksi unjuk rasa itu sendiri, menurut Wiranto, sekarang memang sedang berkembang dengan tuntutan yang itu-itu saja, yakni referendum. Padahal, semua sudah terjawab.
Maksudnya adalah, pemerintah sudah mengajak tokoh adat di sana, pemuka agama, dan aktivis pemuda, untuk bicara tentang bagaimana melakukan suatu langkah-langkah komunikasi persuasif.
“Sehingga kalau sekarang masih ada demo-demo lanjutan, ini dikhawatirkan ditunggangi pihak lain,” tandasnya.
Wiranto menegaskan, dirinya mengikuti perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. Terlebih masalah kerusuhan yang diawali aksi unjuk rasa (unras) massa dengan tuntutan yang menurutnya sangat beragam.
“Saya menyesalkan jatuhnya korban warga, satu tewas terkena panah (diduga) dari senjata masyarakat sendiri. Dari TNI tiga orang, satu tewas, satu luka, dan satu lagi luka parah kritis. Kemudian dari Polisi empat luka-luka. Kenapa demonstrasi harus jatuh korban?” ucap Wiranto
Berdasarkan laporan, menurut Wiranto, demo Jayapura sampai menjebol rumah tahanan, membakar Gedung DPRD, Pasar, dan juga Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Itu uang rakyat semua, dirusak sendiri oleh rakyat, yang rugi rakyat sendiri. Pasar dibakar, (tolong) jangan dirusak, karena sebenarnya semua itu dibangun untuk rakyat. Jadi salah alamat merusak itu semua,” tegas Wiranto.
