JAKARTA, IndonesiaPos.co.id
Juru bicara Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengutarakan, seperti yang disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan kemarin kepada publik, akan segera mengunjungi Papua dan Papua Barat. Dan jadwalnya sedang diatur oleh Istana Merdeka pekan ini.
“Sebetulnya Pak Presiden, dengan kegiatannya, untuk Papua sama dengan antara dapur dan ruang makan. Presiden bolak-balik Papua dan sudah menyatu dengan kultur masyarakat Papua,” ucap Juru bicara Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin,Kamis (29/8/2019).
Menurutnya, Tim Kepresidenan, sedang menata jadwal Presiden Jokowi agar pekan ini bisa duduk sama-sama dengan Gubernur Papua, para Wali Kota, Bupati, Pangdam, Kapolda, Opinion Leaders, Pastor, Pendeta, Kepala Suku, Pimpinan Gereja, Mubaligh serta Ustadz, Tokoh adat, Raja-raja, sehingga diharapkan bisa segera menyelesaikan masalah sebenarnya dari kesalahpahaman dalam kericuhan Papua beberapa waktu belakangan ini. “Kami berharap banyak, Jumat ini bisa diupdate jadwal yang sudah diagendakan Presiden,” katanya.
Sebagai anak Papua, ia meyakini ada sebuah konsensus adat bahwa jika sudah ada permintaan maaf. Secara kultur masalah yang terkait itu sudah selesai. Dan hal itu sudah dirasakan Ngabalin sejak beberapa waktu lalu bertemu Gubernur Jawa Timur dan Kapolda di Surabaya.
“Ini sungguh-sungguh mau bilang, anak-anak adat Papua kalau sudah menyampaikan maaf, ini Papua tanah perjanjian Allah, Papua memiliki peradaban berbeda dengan suku lain, kalau orang sudah menyampaikan maaf menurut kultur kami di Papua, masalah itu dianggap sudah selesai,” ujarnya.
Ngabalin juga memberikan contoh kerukunan di Papua, ketika warga dari Gunung turun ke Pantai, menikah, pasti akan mengikuti agama yang dianut orang pesisir pantai. Demikian juga sebaliknya orang pantai akan mengikuti agama yang dianut warga gunung jika mereka menikah dengan orang dari pegunungan. Jadi di sini yang coba dikaitkan Ngabalin adalah, masalah agama yang sangat krusial, tidak ada masalah di Papua.
“Sosial dan adat jadi prioritas di Papua. Sehingga ketika kemudian Kapolda Jawa Timur menetapkan tersangka provokasi rasis di Surabaya, seharusnya ini sudah selesai,” imbuhnya.
Ngabalin menambahkan, apa yang pernah dikatakan Walikota Jayapura juga diamininya, bahwa memang ada pihak ketiga yang mendalangi atau memprovokasi aksi massa anarkis di Jayapura, Abepura dan Wamena.
“Karena kemudian ada tuntutan dari massa, pihak asing minta dilibatkan dalam perundingan damai, lalu lahir ada wacana referendum. Jadi benar perkara ini tidak berdiri sendiri,” kata Ngabalin.
Oleh karena itu, berkaitan dengan tidak berdiri sendirinya masalah anarkis di Papua, Juru bicara Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin akan berusaha sebaik-baiknya menjadwalkan kedatangan Presiden Jokowi ke Papua secepatnya.
“Saya turut menyampaikan rasa kecewa yang sangat dalam atas hancurnya sarana-sarana umum, yang dibakar dengan sangat anarkis. Itu diluar perilaku dan peradaban orang Papua. Ini saya bicara sebagai anak Papua,” pungkasnya. (Rri*)
