JAKARTA, IndonesiaPos.co.id
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo tengah mempercepat koordinasi penghapusan Eselon 3 dan 4 di Kementerian/Lembaga.
Menpan RB Tjahyo Kumolo mengatakan, Kemenpan RB akan mendengar konsep dan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait penghapusan jabatan Eselon 3 dan 4.
Percepatan koordinasi, menurutnya, perlu dilakukan agar mewujudkan visi Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin dalam mewujudkan reformasi dan pelayanan birokrasi yang efektif dan efesien.
“Jemput bola, mendatangi Kantor Wapres, Sekneg, KSP, Diknas, Kementerian Riset, dan Kementerian Keuangan, secara konsep sudah ada tinggal khusus pemangkasan Eselon 3 dan 4, kita perlu mendengar, ini konsep kita, perlu mendengar yang lain,” ungkap Tjahyo Kumolo dalam konferensi pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, pada Rabu (30/10/2019).
Tjahyo Kumolo menjelaskan, Kemenpan-RB bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah membuat aturan-aturan dan konsep dalam pemangkasan jabatan struktural Eselon 3 dan 4 yang selama ini membuat reformasi birokrasi menjadi tidak efesien.
Kemenpan RB juga akan melibatkan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk membuat dan menetapkan peraturan kelembagaannya.
“Secara kelembagaan, aturan aturan, konsep sudah, tinggal untuk memangkas birokrasi supaya lebih efektif perlu mendengar dulu, kami Kemenpan RB, BKN, dan KASN ingin mendegar dari semua pihak yang ada,” kata Tjahyo Kumolo.
Sementara itu, Organ Relawan Negeriku Indonesia Jaya (Ninja), sebagai salah satu pendukung Presiden Jokowi, menyambut baik rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo yang akan memangkas pejabat eselon. Hal ini dilakukan demi menjalankan amanat Presiden Jokowi untuk merampingkan birokrasi.
“Selaku relawan saya sangat mendukung program penghapusan eselon III dan IV di semua Kementerian, karena di semua eselon itu ukurannya menjadi sangat tidak jelas manakala program eselon ditempatkan di suatu tempat, tapi dia tidak bisa kerja,” ujar Ketua Organ Ninja, C Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
“Sehingga yang terjadi gaji dan tunjangan yang bertambah, tapi prestasi kerjanya nol. Ini kan sangat disayangkan anggaran terbuang,” sambungnya.
Suhadi meminta supaya wacana memangkas pejabat eselon tersebut tidak perlu dipersoalkan, sebab yang penting bagi seorang birokrat itu yakni prestasi kerja, bukan jabatan. Apabila seorang birokrat mampun menunjukkan prestasi kerja yang baik hal itu akan diikuti dengan pemberian reward.
“Ini menurut saya juga harus diberlakukan di lembaga-lembaga lain selain Kementerian, semisal di TNI, Polri ataupun Kejaksaan. Supaya para ASN ini kerjanya efektif, karena eranya sudah beda maka harus berubah,” pinta Suhadi yang berprofesi sebagai advokat ini.
Ia mencontohkan di perusahaan swasta orang-orang yang berprestasi itu pasti diberi tanda jasa. Dengan demikian dapat memicu semangat kerja seseorang untuk meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik.
Di sisi lain, ia meminta supaya ASN, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, maupun Hakim yang meminta imbalan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dipecat. “Saya sangat mendukung langkah Pak Jokowi, karena ini sebuah terobosan yang bagus,” pungkas Suhadi.
