BONDOWOSO, IndonesiaPos
Menjelang akhir tahun 2019, sejumlah Desa di Kabupaten Bondowoso masih belum melunasi PBB. Belum diketahui penyebabnya. Namun, pihak Pemkab masih optimis PBB akan dilunasi oleh pemerintahan Desa.
Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengaku bahwa salah satu penyebab masih belum seluruh desa/kelurahan melunasi PBB, karena berbagai faktor. Mulai dari kesadaran masyarakat, termasuk upaya pemungutnya yang kurang maksimal.
“Para wajib pajaknya perlu kesadaran yang tinggi. Juga para pemungutnya harus punya cara yang bisa mempengaruhi kesadaran,”kata Bupati, saat acara Gebyar Udian PBB P2, di GOR Pelita, Rabu (18/12/2019).
Bagi desa atau kelurahan yang belum bayar hingga jatuh tempo, maka akan ada denda yang besarnya sekitar 2 persen per bulan. Diakuinya, menagih pajak bukan perkara muda. Namun, Bupati Salwa memberikan apresiasi kepada lima kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan pajak.
“Saya tahu menagih pajak (PBB) itu sangat sulit dan berat, maka dari itu, saya pribadi bersama pemerintah daerah sepakat untuk memberikan piagam penghargaan, agar ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadikan contoh yang positif terhadap kecamatan lain,”imbuh Bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Endang Hardianti, mengemukakan, hingga pertengahan Desember 2019. Hanya ada lima kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang sudah melunasi 100 persen Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan (PBB P2).
Dari 209 desa/kelurahan. Sudah ada sekitar 100 desa dan kelurahan yang melunasi PBB. Sedangkan jatuh tempo penyetoran PBB berakhir pada 31 Desember 2019.
Meski demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso ini mengaku tetap optimistis hingga akhir tahun ini desa-desa lain akan menyusul. Pasalnya, pelayanan masih terus bergerak.
“Karena itulah, sebagai upaya memotivasi dan mengapresiasi pelunasan PBB, kami menggelar kegiatan gebyar hadiah,” katanya. (*)
