<

DPRD Minta Klarifikasi KPUD Jember Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Calon Independen

JEMBER-IndonesiaPos

Sesaat usai menerima laporan Elemen Masyarakat terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam syarat dukungan terhadap calon bupati Independent Faida-Fian,  sejumlah unsur pimpinan DPRD Jember langsung melakukan sidak ke kantor KPUD Jember.

Kedatangan meraka  diterima oleh ketua KPUD Jember,  Ahmad Syai’in serta unsur komisioner KPUD Jember.

BACA JUGA : Tanda Tangan Dukungan Pencalonan Bupati Faida Diduga Banyak Dipalsukan

Itqon Sauqi ketua DPRD Jember saat melakukan koordinasi dengan ketua KPUD, menanyakan beberapa hal  diantaranya masalah jadwal proses verifikasi data faktual serta laporan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pemasukan berkas dukungan kepada pasangan Faida-Fian.

” Kami mau menanyakan, kapan tahapan proses pilkada dilaksanakan terutama masalah verifikasi data faktual serta terkait adanya laporan elemen masyarakat yang mengindikasikan adanya pemalsuan tanda tangan, ” tanya legislator PKB tersebut.

Menyikapi pertanyaan tersebut,  Ahmad Syai’in menyatakan bahwa sesuai prosedur,  proses tahapan pemverifikasian data faktual akan dilakukan mulai 27 Maret Hingga 15 April mendatang. Pihaknya akan berkoordinasi denga PPS dilapangan.

“Untuk proses pemasukan berkas awal,  kita hanya bersifat menerima saya tanpa harus mengetahui bagaimna caranya mendapatkannya, “tegasnya.

Lebih lanjut Untuk masalah tehnis dilapangan menurut Syai’in dalam tahapan verifikasi data faktual, pihaknya akan dibantu oleh PPS yang akan mendatangi masing-masing masyarakat sesuai dengan data dukungannya.

“Verifikasi data faktual akan dilakukan oleh PPS dan itu dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan nama dan alamat masyarakat yang memberi dukungan satu-persatu, “ungkapnya.

Jika ternyata ada ketidak sesuaian,   pihaknya akan memberi tanda tidak memenuhi persyaratan.

Usai melakukan koordinasi dengan KPUD,  ketua DPRD Jember , Itqon menyatakan bahwa ada jaminan dari KUPD Jember untuk melakukan proses secara transparan, bahkan secara politis,  dewan akan melakukan pengawasan dilapangan.

” Dalam waktu dekat akan kita buat pansus pilkada, tujuannya untuk mengawasi jalannya pilkada agar pilkada bisa berjalan dengan transparan, bermartabat dan jurdil, ” ungkpnya. (why)

BERITA TERKINI