BONDOWOSO, IndonesiaPos
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, S. Sos., mempertanyakan skema penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di Bondowoso, Jawa Timur. Ia menilai, belum ada skema penanganan dan pencegahan covid-19 yang jelas dalam pelaksanaannya dan OPD terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 membutuhkan anggaran dan logistik, untuk pengadaan APD (alat pelindung diri), penyediaan fasilitas kesehatan seperti ruangan isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP) di rumah sakit,” katanya, Selasa (21/4).
Menurut dia, dalam situasi tanggap darurat pandemi Covid-19 saat ini, jumlah orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan (ODP dan PDP) bisa saja terus bertambah. Karena itu, perlu diantisipasi dengan penyediaan APD bagi masyarakat, petugas medis sebagai garda terdepan dan ruangan isoloasi di rumah sakit.
“Pemkab harus cepat bertindak, jangan lambat, ini urusan jiwa masyarakat Bondowoso, kemanusian diatas segala galanya. DPRD sudah berkomitmen memberikan ruang anggaran seluas luasnya dalam rangka penanganan dan pencegahan virus covid 19,”ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bondowoso ini.
Karena itu, politisi PDIP ini menyayangkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum dapat membuat skema penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Penggeseran anggaran OPD untuk Covid-19 saat ini sudah mencapai 46 Milyar dari sebelumnya hanya 29 Milyar.
Belum lagi persoalan carut marutnya data terkait masyarakat yang terdampak covid-19. Padahal pemerintah pusat dan pemerintah propinsi memberikan ruang kepada pemerintah kabupaten untuk mengajukan data warga yang terdampak covid -19 dengan berbasis NIK.
“Pergeseran anggaran OPD untuk kegiatan yang bisa ditunda atau dibatalkan, dialokasikan bagi penanggulangan virus corona. Urusan jiwa dan kesehatan masyarakat, harus menjadi skala prioritas. Tetapi jika tidak ada skema penanganan yang jelas, dana yang ada tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Sampai saat ini DPRD belum dapat melihat berapa anggaran yang sudah direalisasikan dan capaiannya,” katanya.
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan penanggulangan Bencana daerah dan RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso, menurut dia, secepatnya membuat perhitungan perkiraan kebutuhan biaya dengan mengacu kepada kemungkinan terburuk yang berpotensi bisa terjadi di Kabupaten Bondowoso.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah propinsi juga membuka ruang yang luas atau kesempatan dalam rangka pemberian jaminan sosial bagi warga terdampak, ini membutuhkan data yang valid, khususnya data DTKS non program dan data Non DTKS. Harapan kami DAK yg tertunda bisa semaksimal mungkin masuk kembali ke Bondowoso meski dalam wujud lain, yakni program jaminan sosial kepada warga terdampak sehingga anggaran tersebut bisa tetap dimanfaatkan oleh rakyat Bondowoso. (nang)
