BONDOWOSO, IndonesiaPos – Sejumlah wartawan dari media cetak dan online yang bertugas di kota Tape, akhir-akhir ini mulai menyoroti anggaran pada bagian Humas Pemkab Bondowoso yang diduga pengelolaannya tidak transparan.
Sekretaris Redaksi IndonesiaPos, Mahfud Susyanto mengatakan, dugaan tidak transparan humas Pemkab Bondowoso dapat menimbulkan kecurigaan insan pers. Bahkan didapat informasi Humas mengumpulkan sejumlah media di Pemkab. Namun, tidak semuanya diundang dan hal ini menimbulkan petanyaan.
“Kami sebagai wartawan sejauh ini tidak pernah mengetahui berapa besaran anggaran untuk media masa yang telah di plotkan melalui APBD. Ini patut kita ungkap agar masyarakat tahu tentang kinerja corong pemerintah selama ini dalam menggunakan dana milik rakyat,”kata Mahfud Susyanto.
“Wajar kita curiga, selama ini anggaran di Humas tidak transparan. Bahkan, media mana saja yang sudah melakukan kontrak dan siapa wartawannya, sehingga kami pun harus tahu, karena yang digunakan bukan dana pribadi kabag humas, tapi milik rakyat,”tambahnya.
Dia mengakui, selama ini media yang dipunyai memang tak pernah mendapatkan kucuran dana dari Humas, karena memang malas untuk bekerja sama. karena ia menduga ada konspirasi yang terjadi di Humas, ada dugaan permainan yang sudah diskenariokan untuk menghabisi anggaran Humas kepada media.
“Kalau mau transparan, coba buka berapa media yang sudah bekerja sama dengan humas, dan berapa anggaranya tiap media, saya ingin tahu itu,”katanya
Menurutnya, selama ini Humas terkesan pilih-pilih untuk bekerjasama, bahkan perolehan anggaran tiap media tidak sama. Padahal, semua media itu tidak ada bedanya, baik online maupun cetak, bahkan media telivisi.
“Apa yang menjadi kreteria media yang diterima untuk bekerjasama dengan Humas, itu juga harus dijelasin, jangan sampai ada diskriminasi antar media,”tegasnya.
Ia hanya mngingatkan Humas jangan merasa menjadi lembaga super power yang merasa kuat sehingga mensepelekan sebagaian wartawan.
Jika hal ini terus dibiarkan, dipastikan akan berdampak pada isu pemberitaan menyudutkan Pemerintahan Bupati Salwa Arifin, bahkan media bisa membongkar keburukan penggunaan anggaran Pemkab itu sendiri, yang pada akhirnya bisa naik ke ranah hukum.
“Seharusnya Humas mampu merangkul semua media, bukan tebang pilih terhadap media yang menimbulkan kecemburuan sosial sesama insan pers,” ucapnya.
Sementara Kabag Humas Pemkab Bondowoso Suryadi, enggan bekomunikasi dengan IndonesiaPos. Kalaupun di hubungi via WA dipastikan tidak akan dibalas. (her)
