SUMENEP, IndonesiaPos – Walaupun Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) mendapatkan dana hibah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, namun, masih saja membuat permohonan dana untuk rapat kordinasi (rakor).
Beredarnya proposal permohonan dana tersebut dapat kritikan dari banyak kalangan, karena sudah ada dana Rp500 juta bantuan Disdik Sumenep untuk biaya rakor. Anehnya, DPKS masih menyebarkan proposal deangan alasan untuk akomodasi ke lokasi acara di Solo.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Agus Dwi Syaputra saat dikonfirmasi mengatakan melalui sambungan teleponnya menyampaikan bahwa DPKS telah mendapat dana hibah Rp 500 juta.
“DPKS mendapat dana hibah sebesar Rp 500 juta,” kata Kadisdik Sumenep Agus Dwi Syahputra. (25/09/2022).
Setelah ditanyakan tentang dana rakor bisa di biayai, Agus mengaku, dana operasional sudah diserahkan kepada DPKS.
BACA JUGA : Pengamat Pendidikan Sebut, DPKS Minta Sumbangan Acara Rakor Tidak Etis
“Dana tersebut telah diserahkan, jadi terserah kepada DPKS pengelolaannya,”ucap Agus.
Salah satu aktifis Firmatif, Fadal mengecam tindakan DPKS yang masih menyebar proposal untuk biaya rakor. Padahal anggarannya sudah sebesar Rp 500 juta sudah diterima.
“Ngapain masih menyebar proposal lagi untuk dana rakor, kan sudah ada dana hibah Rp 500 juta,”terangnya.
Dijelaskan, lembaga yang dibiayai keuangan negara, namun masih mencari bantuan bisa dibilang pelanggaran.
“Mencari donatur untuk kegiatan resmi bukan even, yang seharusnya dibiayai negara maka bisa berpotensi pelanggaran,”ungkapnya.
Pihaknya juga meminta Inspektorat untuk turun tangan. Sebab, jika dana dari donatur khawatir berpotensi gratifikasi.
“Misalnya, ada orang atau lembaga lain memberi dana karena lembaga dan jabatannya bisadisebut gratifikasi. Ini bisa diusut secara hukum, ” tuturnya.
Hingga saat ini Ketua DPKS Mulyadi, enggan untuk memberikan komentar terkait masalah ini. Saat dihubungi melalui pesan watshapp, tetap tidak memberikan jawaban. (Id/hen)
