JEMBER, IndonesiaPos – Sejumlah rekanan Jember yang mengatasnamakan Rekanan korban wastafel, Kamis (6/10/2022) melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa.
Dalam surat terbuka tersebut menyebutkan keluh kesah rekanan korban wastafel Jember yang sampai kini belum ada kepastian terbayar semuanya.
Berikut isi suratnya, Assalamualaikum IBU GUBERNUR, semoga IBU senantiasa di paringi sehat wal afiat , rahmat dan hidayah oleh ALLAH SWT … Aamin!.
Kami sebelum nya minta maaf, atas kelancangan kami mengirim WA ini!
Semua ini semata mata karena keterdesakan dan kebuntuan kami dalam mencari pembelaan dan solusi dari masalah kami yang sudah 2 tahun terkatung-katung dalam ketidakpastian! Semoga dengan ijin ALLAH tulisan via wa ini bisa terbaca oleh IBU.
Seiring dengan harapan kami yang besar kepada IBU GUBERNUR yang memiliki peran dan segala kapasitas yang melekat dalam diri IBU, semoga dengan kewenangan yang berkeadilan dan kejujuran yang sudah melekat dalam keseharian IBU GUBERNUR …. masalah kami bisa terselesaikan dengan benar . … Aamin !
Rekanan Kirim Surat Ke BPK RI, Minta Kalrifikasi Terkait Polemik Hutang Wastafel
Uraian singkat masalah : Semua berawal dari kondisi covid-19 tahun 2020, kondisi darurat tingkat nasional, semua jenis usaha mengalami bangkrut, perekonomian hampir lumpuh dan ada di level bawa pergerakannya, kami pun tidak luput dari situasi itu … ! Hampir 1 tahun kami tidak berkerja dan kira-kira bulan Agustus, kami dapat pekerjaan pembuatan WESTAFEL untuk seluruh sekolah negeri dan swasta, pondok pesantren dan tempat2 umum yang ada di kabupaten jember! Waktu yang di berikan sangat pendek atau mempet … !
Hampir semua pengusaha kecil di Jember mengerjakan proyek WESTAFEL, jumlah yang dikerjakan bervariasi tergantung dari permodalan dan kecepatan kerja masing-masing2! Dalam bekerja tidak ada uang muka, tidak bisa kredit , sehingga dengan berbagai cara kita untuk mendapatkan modal , tapi rata-rata menggunakan BPR atau KOPERASI …!
BPK Berencana Pertemukan Faida Dengan Hendy, Bahas Hutang Wastafel
Awal-awal bekerja pembayaran lancar, begitu selesai di uji coba fungsi-fungsinya terus diopname sesuai kondisi real lapangan terus langsung di bayar, kalau pekerjaan bagus dan cepat kita bisa dapat pekerjaan lagi, begitu seterusnya! Namun kondisi ini berubah bersamaan dengan pergantian Bupati di Jember, karena PILKADA, puncak masalah ketika berakhirnya masa jabatan dari semua team covid era Bupati lama, praktis semua pekerjaan terbengkalai tidak ada 1 pejabat pun yang ngurusi kami, PLT Bupati tidak berani membuat SK untuk melanjutkan pekerjaan, tapi di saran nunggu pelantikan Bupati terpilih saja, 4 bulan kita nunggu dengan penuh harap ternyata kami malah di ombang-ambingkan, dan lapangan malah morat marit! Dari semua pekerjaan terbagi 2 kelompok 1 : pekerjaan selesai 100% , sudah diperiksa dan sudah diserah terimakan dan ada SPJ tinggal bayar, semua tercatat kira-kira 31 Miliar !
Kelompok 2 : Pekerjaan sudah selesai, tapi belum opname dan belum serah terima, kira-kira ada 54 Milar ! Kelompok 1 yang di akui oleh Bupati yang baru dan sempat di anggarkan di APBD awal tapi gagal di cairkan! Kami kelompok 1 merasa dibohongi berkali kali oleh Bupati !
Pertama : kami di periksa oleh team independen yang di bentuk Bupati sendiri yang isinya para ahli-ahli dari UNEJ, janji setelah di periksa team indiependen akan di cairkan, tapi ternyata bohong !
Kebijakan Bupati Diangap Tak Konsisten, Rekanan Wastafel Merasa “Dirugikan”
Kedua : di depan forum Bupati janji akan di bayar klau ada audit dari BPK , kita sabar nunggu beberapa lama kehadiran BPK dan akhir BPK menyatakan Pemda punya hutang pada kegiatan westafel sebesar 31 Miliar, tapi tetap tidak di bayar bohong lagi!
Ketiga : setelah itu Bupati membentuk team yang terdiri dari Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan … hasilnya semua tagihan di potong +~ 15%, kalau ndak mau tidak di cairkan, akhirnya terpaksa kita mau dipotong yang segera cair, dari 31 M menjadi 28 M dan waktu itu sudah di anggarkan di Cipta Karya, tapi dapat 2 hari hilang lagi anggarannya bohong lagi
Keempat : selain audit BPK kita di sarankan Bupati untuk menggugat di pengadilan dan setelah ada putusan final pasti kita bayar semua sesuai putusan, hal ini cukup memberatkan semua pengusaha kecil, kita habis-habisan membayar bunga dan lain-lain , masih harus menggugat …!
Cukup lama kita berfikir untuk menggugat karena butuh anggaran yang tidak sedikit …! Akhirnya ada beberapa teman yang nekat menggugat kira-kira ada 17 CV dengan total nominal 15,3 M, itupun modal nggugatnya pinjem di bank! Dan yang sangat menyakitkan ketika kita sudah menang gugatan sampe dengan inkrah, Bupati masih belum mau bayar sejumlah nominal yang kalah, dia cuma mau bayar 1,5 M atau sama dengan 2 CV yang terbayar, yang lain masih di janjikan tahun depan! Dengan alasan anggaran tidak ada!
Derita Korban Wastafel, Rela Gali Lobang Tutup Lobang Untuk Makan
Kronologis diatas masih sangat jauh dengan faktanya dalam menggambarkan sifat, sikap dan kesombongan dan pembohong !
Korban korban kedzoliman Bupati
- P Bin rumah hampir disita
- P Joko kena strok dan alih provesi jual kopi
- Wisnu alih provesi jual Mei ayam
- P Marji jual rumahnya
- Wawan alih provesi
- Iswahyudi di cerai istrinya karena ekonomi morat Maret
Dan masih banyak korban-korban lain yang tidak bisa di tulis semua
IBU GUBERNUR yang kami banggakan semoga mau membantu kami untuk menyelesaikan masalah proyek westafel di jember , kami memiliki
- Tagihan yg sah di ttd oleh pejabat yg berwenang
- LHP BPK yg menyatakan Pemda punya hutang pada kami 31 milyar.
- KEPUTUSAN PENGADILAN YG INKRAH
Semoga informasi ini IBU GUBERNUR mau mendalaminya masalah ini dg sebenar2 … Insha Allah kami akan terbantu … Aamiin
Matur nuwun sdh mau baca curhatan kami dan semoga harapan kami juga terwujud (Kik)
