SUMENEP, IndonesiaPos
Aliansi Rakyat Bergerak Gerakan Masyarakat (ARBGM) tolak reklamasi tambak garam di Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura. Sebab, seluruh masyarakat merasa terdampak akibat pembangunan tambak garam tersebut.
Kordinator ARBGM Fadillah, menegaskan rencana pembangunan yang berada di area lautan merupakan tempat bagi masyarakat mencari nafkah untuk keluarganya, mulai dari mencari kerang, kepiting, dan banyak yang lain.
“Jika benar akan dibangun tambak garam. Maka, kelestarian lingkungan pantai akan tereancam. Sementara yang menjadi korban masyarakat pesisir. Ditambah investor yang bersetubuh dengan pemerintah daerah,”kata Fadilah, saat melakukan aksi di depan BPN dan kantor Pemerintah kabupaten Sumenep. Rabu, (17/5/2023)
Fadillah menyampaikan, masyarakat hanya ingin mendengar langsung suara dari Bupati Sumenep. Namun, diduga Bupati menghindar dari tuntutan masyarakat. Sehingga tidak ada di kantornya.
“Bupati Sumenep keluar, temui kami yang jadi korban kerakusan investor tambak garam, masyarakat ingin mendengarkan sepatah kata yang tegas dari Bupati,”teriak massa saat beraksi.
BACA JUGA :
- Kejagung Ungkap Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya, 3 Saksi Diperiksa
- KPK Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU
- Dinsos Segera Terapkan Perda Kesejahteraan Sosial, Terkait Maraknya Gepeng Di Jalan
- Siswa Siswi Kelas XII SMA Negeri 7 Kota Kediri Diserahkan Pada Wali Murid
“Ternyata seloga Bismillah Melayani itu bohong. Masyarakat harus menghadapi konflik social. Sedangkan Bupati Sumenep menghindar dan lalri dari persoalan,”tambahnya.
Fadillah menambahkan, tanah milik masyarakat Gersik Putih Kecamatan Gapura di rusak. Sehingga warga akan terus berjuang menolak reklamasi Pantai. Apalagi sampai ada Sertifikat Hak Milik nya. Pantai ini bukan milik investor.
“Kalau pantai di rusak oleh investor yang dilindungi oleh pemerintah. Dengan begitu kami menilai pemimpin yang lalim kepada warganya sendiri,”tegasnya.
Masyarakat juga menuntut BPN Sumenep untuk mengkaji ulang penerbitan SHM untuk dibatalkan. “Jangan sampai pantai itu diterbitkan sertifikat hak milik,”imbuhnya.
Sementara itu, hingga aksi berakhir, pihak pejabat Pemkab dan BPN Sumenep tidak ada yang memberi pernyataan atas tuntutan ARBGM. (amn/hen)
