JEMBER, IndonesiaPos
Belum adanya kegiatan pembangunan infrastruktur Jember tahun 2023 hingga pertengahan tahun disebabkan adanya kebijakan fiskal Jember yang prioritaskan belanja wajib.
Hal ini disampaikan Plt. Kabag Pembangunan, Hadi Sasmito. Saat dikontak via pesan whatapp dirinya menjelaskan Belanja-belanja diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dulu. Untuk pembangunan infrastruktur yang belum terserap hingga pertengahan tahun 2023 sehingga berdampak pada potensi Silpa masih bisa diatasi.
“Insya Allah terkendali. Karena belanja juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal tahun berjalan,”ujarnya.
Dampak lain atas kebijakan ini menurut Hadi tidak saja berpengaruh terhadap sektor infrastruktur, namun juga berdampak pada sektor ekonomi.
“Untuk sektor ekonomi memang ada kebijakan yaitu dengan membangkitkan UMKM lebih produktif dan mandiri. Sedangkan sektor-sektor lain akan digenjot ,”terangnya.
Sementara itu pernyataan lain terkait dampak belum terserapnya anggaran infrastruktur ini disampaikan sekretaris Gapensi Budi Hartono, menurutnya kebijakan pemkab Jember terkait hal ini yang perlu dipertanyakan.
“Mengapa kabupaten Lain bisa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, tapi Jember tidak bisa.padahal sama -sama melaksanakan perintah regulasi pusat secara baik,”ungkapnya.
Pengaruh dari belum adanya kegiatan bagi pelaku usaha konstruksi menurut Budi dampaknya juga besar terhadap perekonomian masyarakat Jember.
“Contoh saja kabupaten Banyuwangi . Dengan ratusan paket PL yang kini sedang dikerjakan bisa mendongkrak perekonomian toko bangunan lokal,”terangnya.
“Jadi perekonomian bisa berjalan,”sambungnya.
Jika di Jember pengembangan UMKM termasuk lapak-lapak pedagang kecil diperbanyak lanjut Budi namun sirkulasi perekonomian tidak jalan hasilnya tetap minim.
“Siapa yang akan membeli dagangan mereka jika sirkulasi perputaran uang tidak jalan. Sedikit banyak dengan adanya pengerjaan proyek lebih awal minimal bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Jember ,”pungkasnya.(Kik)
