JAKARTA, IndonesiaPos – Rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan di Jakarta. Selain itu, pemerintah mengatakan, kepadatan penduduk di beberapa provinsi juga menjadi dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Fungsional dari Kemenkom Info Farida Dewi Maharani mengatakan, jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta orang dan Jawa Barat sekitar 48 juta orang. Kemudian, Jawa Timur 40 juta orang, Jawa Tengah 36 juta orang, bahkan Banten 11 juta orang. Farida mengatakan, itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020-2022.
“Namun, banyak orang dari wilayah Jawa Barat, yaitu Depok, Bogor, Bekasi dan juga dari Tangerang-Banten. Setiap hari, mereka melaju dari provinsi mereka menuju Jakarta,” kata Farida, Minggu, (26/3/2023)
Pemerintah, kata dia, juga tengah merancang skema Tahap Pertama/I Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Dia mengatakan, sebanyak 16.990 ASN akan mulai dipindahkan ke IKN, pada tahun 2024 mendatang.
“Momen ini menjadikan momen memperbaiki kota lebih layak huni, dari aspek tata kota lebih hijau dan rapi. Kemudian, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana,” kata Farida.
BACA JUGA :
- Nama Erick Thohir Mencuat di Bursa Cawapres 2024
- Bawaslu Ancam Sanksi Pidana, Bagi Peserta Pilpres Berkampanye di Tempat Ibadah
- Kasus Dugaan Pengoplosan Pupuk Subsidi di Polda Sumut Naik ke Tingkat Penyidikan
Selain itu, kata dia, aspek transportasi publik dan layanan publik bakal lebih manusiawi. “Jika memang ada ibu kota baru, maka nantinya sekitar 970 ribu ASN Pusat akan digeser ke IKN,” ujar Farida.
Farida mengatakan, jumlah ASN tersebut berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2022. Walaupun, dia mengatakan, data itu belum termasuk anggota keluarga akan diikutsertakan dalam proses pemindahan ASN ke IKN.
Menurut Farida, dia bersedia pindah ke IKN demi menuju hal yang lebih baik. “Hidup di lingkungan yang jauh lebih layak, minimal tidak macet,” kata Farida.
Selain itu, kata dia, hunian asri dan modern. “Udara lebih sehat. Apalagi, ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal. Ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” kata Farida.
Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari BKN Suharnitik juga mengatakan hal serupa. Suharnitik mengatakan, sangat setuju dengan perpindahan ibu kota karena dapat mengurai kemacetan.
“Antusiasme ASN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut. Minimal kebutuhan dasar hidup dapat dipenuhi, seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sekolah untuk ASN memiliki keluarga yang masih sekolah,” kata Suharnitik.
“Minimal SD-SMA dan rumah sakit. Jika kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada alasan untuk menolak pindah,” ujar Suharnitik.
