PAMEKASAN, IndonesiaPos
Keseriusannya didalam mengelola Pemerintahan yang berkualitas, profesional serta bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme ( KKN ), ditegaskan oleh Baddrut Tamam Bupati Pamekasan.
Bupati Pamekasan yang akrab disapa Mas Tamam ini menjelaskan kalau pihaknya akan memilih calon pemimpin di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan berdasarkan prestasi, serta capaian program yang telah dirancang. Bukan berdasarkan like atau dislike, apalagi berdasarkan uang.
“Selain itu, kemarin saya bilang ke pak Fata, kalau Wamira (warung milik rakyat) tidak sukses jangan bermimpi jadi kepala dinas. Mimpi saja itu tidak boleh,” tegas Bupati saat menerima paparan dari tim pendirian Wamira Mart.
Tak hanya itu, dirinya juga berkomitmen tidak ada jual beli jabatan selama memerintah Kabupaten Pamekasan. Sebab, target yang ingin dicapai daerahnya mampu bersaing dengan kabupaten/kota maju lain di Indonesia. Apabila untuk menempati posisi strategis cukup dengan cara membayar, maka target itu dipastikan tidak akan tercapai.
“Kalau dulu orang mau menempati posisi tertentu di Kabupaten Pamekasan ini cukup dengan bayar. Mau punya potensi, kemampuan, atau tidak cukup bayar kalau mau jadi kepala dinas. Dan kalau Bupatinya saya, maka tidak usah bayar asalkan berprestasi.Tidak usah bayar apa-apa, cukup bayar kinerja,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan, jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang diduduki oleh Abd. Fata bukanlah posisi aman. Karena harus menunjukkan prestasi apabila ingin menpati.kepala dinas definitif. Termasuk kepala OPD lain yang statusnya masih Plt.
“Dan untuk Wamira ini bagian dari catatan, kenapa banyak Plt (OPD, red), karena saya memilih kinerja dulu baru jabatan. Nah, pak Fatta ini sedang diuji oleh sejarah sekarang untuk melakukan langkah-langkah top untuk keluar dari cara biasa menuju cara yang luar biasa,” tegasnya di hadapan Abd. Fatta.
Ada lima program prioritas yang dimiliki Bupati Pamekasan selama kepemimpinannya. Diantaranya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi ini memastikan tidak ada jual beli jabatan, kinerja cepat berkebaruan, serta layanan yang excelent kepada masyarakat. (an)
